JAKARTA - Pagi tadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan jalan santai bersama berkeliling Monas hingga berakhir di daerah Pacenonang, Jakarta Pusat.
Dalam jalan santai itu, terdapat banyak pembahasan antara Rini dan Sandi. Di antaranya terkait rencana PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) membangun Light Rail Transit (LRT) sepanjang 400 km di Jakarta dengan dana yang disiapkan sebesar Rp405 triliun.
Baca juga: Dibangun Sepanjang 223 Km, Rute LRT Ratu Prabu Bakal Lalui Bekasi hingga Tangerang
Sandi menceritakan, dirinya merayu Rini terkait proyek tersebut dengan menyebut bahwa konsultan yang digunakan merupakan ternama di dunia.
"Saya bilang, 'Bu, mereka, Ratu Prabu, sudah dua tahun mengerjakan ini dan membayar mahal sekali untuk konsultan internasional, itu Bechtel International'," ujar Sandi di daerah Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).
Baca juga: Bangun LRT Rp350 Triliun, Ratu Prabu Ajak Investor Jepang hingga China
Sandi mengatakan, Rini menyambut baik keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam proyek LRT ini. "Bu Menteri bilang kalau misalnya ada swasta yang mau membangun dan menggunakan dana sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, kita harus kaji," jelasnya.
Bila hasil kajian menunjukkan kemungkinan pihak swasta tersebut terlibat, lanjut Sandi, maka harus segera direalisasikan. "Jadi, Bu Menteri juga sama pandangannya sama kami," tukasnya.
Sandi menyakini perusahaan Ratu Prabu serius dalam pembangunan LRT di Jakarta melihat konsultan yang digunakan juga terbilang mahal sehingga menurutnya dipastikan hasil kajian pun akan mendalam.
Baca juga: Datangi Sandiaga, Pengusaha 81 Tahun Ini Tawarkan Proyek LRT Senilai Rp350 Triliun
Terkait hasil kajian, hingga saat dirinya mengaku belum bisa melihat laporan tersebut. Pasalnya ada perjanjian kerahasiaan antara perusahaan dengan Kementerian Perhubungan juga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) .
"Tentunya kami melihat bahwa di sini leading sector-nya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jadi, kita akan mendorong juga. Nanti kita tentunya akan kaji bersama-sama Kemenhub dan tentunya (Kementerian) BUMN bagaimana partispasi swasta yang tidak bebani anggaran pemerintah ini bisa direalisasikan," ujarnya.
(Fakhri Rezy)