Image

Kapan Holding BUMN Tambang Beli 51% Saham Freeport?

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018, 07:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 12 320 1843855 kapan-holding-bumn-tambang-beli-51-saham-freeport-DcApVTFP48.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah sudah membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang. Pembentukan holding BUMN tambang bertujuan meningkatkan daya saing global dan membeli 51% saham PT Freeport Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan, divestasi saham Freeport tidak sesederhana itu dan akhirnya gagal dilaksanakan di tahun 2017. Kompleksitas timbul atas kepemilikan dari Rio Tinto sampai 40%.

"Kenyataannya pada hari ini, akuisisi 40% hak dari Rio Tinto dapat dilakukan Inalum secara mandiri sendiri, tidak perlu dengan holding. Sekarang seolah mencari motivasi lain diarahkan pada hilirisasi industri tambang. Ini bukti bahwa perencanaan yang salah dan fatal," kata Nasril di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

 Baca juga: Dirut Pelindo II: Holding BUMN Maritim Selesai Tahun Ini

Di sisi lain, holding tambang juga digugat publik. Skema inbreng yang menjadikan PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah menjadi anak usaha membuat ketiga perusahaan BUMN di sektor strategis itu tak lagi menyandang status sebagai perusahaan negara.

"Ini melanggar konsep konstitusi dengan pengelolaan sektor strategis melalui anak usaha BUMN yang merupakan perseroan terbatas atau bukan BUMN yang terkekang oleh UU perseroan terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan kebijakan holding-nya," jelas Nasril.

Dia menegaskan bahwa sektor strategis harus dikelola oleh pemerintah secara langsung dan tidak boleh dititipkan pada badan usaha lain, sekalipun induk perusahaannya berbentuk Persero. Kementerian BUMN beranggapan tidak ada yang salah dari langkah holding dengan skema inbreng saham pemerintah dari satu BUMN ke BUMN yang lain.

 Baca juga: Wakil Komisi VI DPR Sebut 1% Saham Bisa Intervensi Kebijakan Anak Usaha BUMN

Kondisi itu dinilai hanya menggeser investasi pemerintah dari kekayaan negara yang dipisahkan dari satu tempat ke tempat lain di mana pemilik akhirnya adalah pemerintah.

"BUMN Indonesia bukan sekadar perusahaan di mana negara menaruh investasi dengan hanya orientasi keuntungan semata. Tetapi BUMN juga bertujuan mengamankan hajat hidup rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN mengajukan gugatan pembentukan perusahaan induk (holding) PT Inalum (Persero) ke Mahkamah Agung.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN Ahmad Redi mengatakan, pihaknya secara resmi mendaftarkan uji materiil ke Mahkamah Agung atas PP No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Inalum.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini