Gaji di Bawah Rp7 Juta Bisa Beli Rumah di Ibu Kota
JAKARTA – Gubernur-Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan Sandiaga Uno mewujudkan janjinya memberikan kesempatan bagi warga Ibu Kota untuk bisa mendapatkan rumah dengan uang muka (down pay ment/DP) 0%.
Rumah dalam bentuk hunian vertikal yang di tujukan untuk mewujudkan program tersebut mulai dibangun di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kemarin. Pada tahap awal, hunian vertikal DP 0 rupiah yang diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta berpenghasilan di bawah Rp7 juta tersebut dibangun sebanyak 703 unit.
Pemprov DKI berharap secepatnya membangun di tempat lain hingga bisa menyediakan ribuan unit baru untuk warga DKI. Dari 703 unit yang disediakan, 513 unit berukuran 36 m persegi dan 190 unit berukuran 21m persegi. Perkiraan harga Rp320 juta tipe 36 dan Rp185 juta untuk tipe 21.
Baca Juga: Sandiaga: Kartu Pekerja Berdampak Baik untuk Kesejahteraan Buruh
“Kami percaya harga ini harga terjangkau untuk warga Jakarta yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta,” ujar Gubernur DKI Anies Baswedan di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kemarin. Dia menandaskan, pembangunan hunian vertikal dengan DP 0 rupiah ini merupakan satu bukti dari 23 hal yang dijanjikan saat berkampanye dalam Pilkada DKI 2017.
Dalam pandangannya, janji merupakan komitmen yang jika diwujudkan dapat berpengaruh terhadap proses demokrasi. Artinya semakin mereka yang terlibat dalam proses politik langsung dengan warga dapat mewujudkan janjinya, mereka bisa semakin mendewasakan demokrasi.
“DP 0 rupiah adalah janji. Kami menyebutnya janji, bukan program. Karena janji harus dilunasi. Kalau program, nanti di ujung bisa ditambahin kata ‘mohon maaf’ programnya tidak bisa terlaksana karena alasan ABCD,” kata dia. Menurutnya, program hunian DP 0 rupiah terwujud melalui kegiatan teknokratik dan perencanaan yang baik dan merupakan hasil kerja sama dari begitu banyak pihak yang terlibat. Program ini penting untuk membereskan ketimpangan di Jakarta.
Baca Juga: Sandiaga Uno Luncurkan Kartu Pekerja Buruh Penghasilan UMP
“Program ini kita akan laksanakan untuk warga memiliki rumah. Kriterianya adalah rumah susun sederhana milik (rusunami) dan kita ingin agar mereka yang tinggal di Jakarta hak asasinya terpenuhi. Karena salah satunya adalah rumah tinggal,” ungkapnya.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menjelaskan, proyek hunian DP 0 rupiah dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektare. Rencananya di tempat tersebut akan berdiri dua tower. “Namun kami lakukan pembangunan satu tower terlebih dulu dengan perincian 513 unit tipe 36 m2 (2 kamar) dan 190 unit tipe 21 m2 (1 kamar),” jelasnya.
Hunian vertikal ini akan dijual dengan DP 0 rupiah dengan skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk oleh Pemprov DKI.
Selanjutnya tiga tower sisanya pada pembangunan tahap selanjutnya akan dijual dengan skema non-FLPP dalam rangka menjaga keberlanjutan atau sustainability PD Pembangunan Sarana Jaya untuk men dukung program Pemprov DKI dalam menyediakan hunian DP 0 rupiah ini.
Untuk diketahui, FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut dengan suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan, yaitu suku bunga 5% dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.
Baca Juga: Program DP Rp0, Sandiaga Uno Libatkan REI
Calon pembeli harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya warga DKI Jakarta, diutamakan yang sudah menikah, belum pernah memiliki rumah, dan belum pernah mendapat fasilitas kredit FLPP. Untuk harga jual unit adalah Rp8,8 juta/m2 untuk wilayah Jakarta Timur.
Implementasi program DP 0 rupiah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tanggal 29/ 10/2016 tentang Loan to Value atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor. Pemerintah Provinsi DKI juga melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan yang secara rata-rata 70% komersial dan 30% diperuntukkan bagi MBR.
Chief Executive Officer dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengingatkan agar Pemprov DKI menyiapkan regulasi yang kuat sebagai payung hukum bagi program DP 0 rupiah.
Menurutnya regulasi DP 0 rupiah tidak bisa dengan pergub karena DP 1% dalam FLPP itu aturannya berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) dan itu harus diubah dari PMK-nya. “Sebaiknya Pemprov DKI menerapkan skema pendanaan melalui tabungan di Bank DKI hingga jumlahnya mencapai 1%. Tabungan tersebutlah yang kemudian bisa digunakan untuk pembayaran uang muka,” katanya.
Segera Bentuk BLUD
Bagaimana skema pembelian hunian DP 0 rupiah yang diperuntukkan bagi warga DKI berpenghasilan di bawah Rp7 juta, belum diketahui. Skemanya nantinya akan diumumkan oleh Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang terbentuk pada April mendatang.
Bagi warga yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan unit DP 0 rupiah akan diatur oleh BLUD tersebut. Karena itu Anies berharap Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk dapat segera membentuk BLUD yang akan melaksanakan skema pembiayaan FLPP.
“Mudah-mudahan April sudah selesai BLUD-nya. Jadi kita jadwalkan bulan akhir itu bisa jalan, tapi warga sudah bisa tahu ancer-ancer harganya. Dari ancer-ancer itu warga bisa memproyeksikan Rp320 juta dengan Rp185 juta itu tersedia di sini,” ujarnya. Anies juga berharap pengerjaan 703 unit di Kelapa Village bisa kelar dalam waktu 1,5 tahun.
Dia pun meminta kepada pengembang, PD Pembangunan Sarana Jaya dan Totalindo Persada, untuk menjaga kualitas bangunan yang sekarang sedang dalam konstruksi ini. Sebab dia ingin memastikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak kemudian sama dengan perumahan berkualitas rendah.
“Kami menyiapkan fasilitas transportasi ke sini, tadi kita sama-sama saksikan juga penandatanganan nota kesepahaman dengan transjakarta sehingga nanti warga yang tinggal di sini akan memiliki akses transportasi umum masal yang mudah,” ungkapnya.
(Bima Setiyadi)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
