Herman melanjutkan, Komisi VII DPR RI juga meminta Menteri ESDM RI agar mempercepat pembangunan insfrastruktur Gas/LNG dalam rangka mencapai ketahanan dan kecukupan gas rumah tangga dan industri/pembangkit tenaga Iistrik.
Terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI atas kebijakan yang tidak menaikkan harga BBM sampai triwulan pertama 2018.
"Namun demikian Komisi Vll DPR RI meminta untuk memperhatikan kemampuan keuangan PT Pertamina (Persero) agar tetap sehat secara financial dan dapat meningkatkan investasinya," kata dia.
Komisi VII DPR RI juga sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan kajian pola distribusi LPG 3 kg bersubsidi, baik yang bersifat tertutup maupun subsidi Iangsung yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu penerima subsidi.
Karenanya, mereka akan membentuk tim pengawasan bersama Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan distribusi dan pencegahan penyalahgunaan penyaluran. Selanjutnya perlu dibuat aturan jika terjadi kelebihan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi dalam APBN.
Lalu, Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk membentuk tim investigasi oleh Dirjen Minerba dan berkoordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, terhadap perusahaan/perseorangan yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh penambangan tanpa izin (illegal) di wilayah kontrak karya PT Citra Palu Mineral Sulawesi Tengah.
Terakhir, Komisi Vll DPR Rl meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota KomlSl VII DPR RI disampaikan paling Iambat pada 5 Februari 2018.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.