Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembangunan MRT Capai 90%, Kereta Pertama Datang Maret

Ulfa Arieza , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2018 |14:05 WIB
Pembangunan MRT Capai 90%, Kereta Pertama Datang Maret
Ilustrasi MRT. (Foto: ANT)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) saat ini sudah mencapai 90,96%. Adapun seksi elevated, sudah mencapai 86,36% dan seksi underground mencapai 95,59%.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar menjelaskan, pembangunan MRT saat ini telah memasuki fase penuntasan stasiun dan pengerjaan trackwork atau rel kereta. Panjang rel yang sudah terpasang hingga 25 Januari 2018, mencapai 9,64 km (km) dari target total sepanjang 37,12 km.

Area ini, terdiri dari depot sepanjang 3,95 km dari target 6,13 km, elevated area sepanjang 4,08 km dari target 18,71 km, dan underground area sepanjang 1,60 km dari target sepanjang 12,27 km.

"Ini (trackwork) pengerjaan yang sedang kita percepat, karena targetnya Maret tahun ini seluruh pekerjaan trackwork sudah selesai," ujarnya dalam acara Forum Jurnalis dan Blogger MRT Jakarta, Senin (29/1/2018).

Baca Juga: Lintasan MRT Akan Diuji Coba Juli 2018

William menambahkan, kereta pertama akan datang pada 26 Maret 2018. Menyusul kemudian, listrik akan mulai diaktifkan di Depo sekitar akhir April. "Sekarang kita lebih menyiapkan sistem dan memastikan bahwa ketika kereta datang ini semua bisa berfungsi dengan baik," jelas dia.

Sedangkanuntuk uji coba, kata William, akan dilakukan beberapa kali antara lain testing dan commisioning untuk memastikan bahwa kereta bisa dijalankan di line utama. Testing dan commisioning akan mulai Agustus hingga Desember 2018. Sementara itu, percobaan tanpa penumpang akan dilakukan pada Desember tahun ini.

Baca Juga: Jalur MRT Diperpanjang dari Lebak Bulus Sampai Rawa Buntu, Ini Rutenya

Dari sisi tarif, William mengatakan, bahwa tim konsultan sedang menyusun besaran tarif. Targetnya, tahun ini tarif MRT sudah ditetapkan. Dalam formulasi tarif, pihak MRT melibatkan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena besaran subsidi merupakan wewenang Pemprov DKI Jakarta.

"Kita baru mau mengusulkan timeframenya, Juli harus selesai, karena kalau ada subsidi itu harus masuk di APBD tahun depan," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement