Menteri Bambang Ingin Pembangunan Konektivitas untuk Tekan Kemiskinan
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menghadiri rapat koordinasi (Rakor) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun 2019.
Menurut Bambang, persiapan Kemenhub ini sangat penting untuk Indonesia. Utamanya untuk meningkatkan PDB potensial hingga mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi mengarah pada perbaikan tapi PDB potensial kita kurang maksimal. Hal tersebut karena infrastruktur penunjang konektivitas belum mencukupi.
"Artinya apa yang disiapkan Kemenhub untuk ke depan bisa memperbaiki PDB potensial kita," tuturnya, di Kemenhub, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Namun, lanjut Bambang, ada hal yang lebih mendesak soal pembangunan infrastruktur untuk konektivitas yang harus segera dipercepat. Hal tersebut adalah kemiskinan.
Angka kemiskinan di 2017 memang mengalami terendah sepanjang masa dengan capaian 10,12%. Akan tetapi jumlah tersebut setara dengan 26 juta jiwa.
"26 juta itu bukan jumlah sedikit, lebih besar dari penduduk Australia. Ini tugas Bapak, Ibu bahwa konektivitas arahkan pada simpul sebagian saudara miskin," tuturnya.
Kemudian, pembangunan konektivitas penting untuk kurangi disparitas. Pertumbuhan ekonomi secara dunia internasional memang diakui, tingkat ketimpangan tahun lalu juga di bawah 0,4% atau sebesar 0,391%.
Akan tetapi, ada beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat yang ternyata tingkat ketimpangan semakin besar. Bahkan kota Tangerang dan Bengkulu tingkat ketimpangannya besar.
"Alnalisa awal kenapa ketimpangam di daerah tinggi, karena konektivitas lemah. Seperti di Musrembang Bengkulu, di sana terlihat miskin karena terisolasi dari lintas Sumatera dan terisolasi antar kabupatennya. Kemudian banyak desa di sana tidak ada jaringan," tuturnya.
Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, ke depan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas harus diperbanyak, supaya terjadi pemerataan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pun berkualitas.
(Fakhri Rezy)
