Keran Tenaga TI Asing Dibuka Lebar
”Sebab banyak pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia malah membawa masalah. Oleh karena itu dia meminta tim pengawasan dari Imigrasi dan Kemenaker memperkuat jajarannya,” ujar dia. Di sisi lain Dede mengingatkan, ada janji pemerintah kepada rakyat yang berpotensi dilanggar, yakni janji pemerintah untuk menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan yang sudah tertuang di dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN).
Un tuk itu jangan sampai dibukanya keran TKA ini menggerus kesempatan tenaga kerja dalam negeri. “Tentu jika ada lowongan kerja menjadi kewajiban pemerintah untuk mengisinya dengan tenaga lokal,” katanya.
Baca Juga: Pekerjaan yang Disukai Kaum Milenial, Ini 5 Kriterianya
Sementara itu sejumlah kalangan profesional TI mempersoalkan kebijakan pemerintah tersebut. Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), misalnya, mengingatkan pemerintah seharusnya lebih mendorong tenaga TI lokal daripada mempermudah masuknya tenaga kerja asing di sektor tersebut. “Tenaga TI kita ini cukup banyak, tapi tidak terdata.
Mereka banyak yang autodidak, jago TI karena hobi dan belajar sendiri. Mereka ini perlu mendapatkan pendataan dan bagaimana caranya mereka bisa lebih maju,” ujar Ketua Umum idEA Aulia Marinto di Jakarta. Dia menandaskan, seharusnya pemerintah mencetak tenaga ahli TI dari akademisi formal.
Dengan demikian tenaga ahli TI dari negeri sendiri bisa terus berkembang. Aulia menyatakan industri teknologi komunikasi dan informasi saat ini membutuhkan lulusan tenaga ahli TI yang profesional. “Jadi bukan berati kita tidak butuh tenaga kerja asing, kita butuh mereka untuk transfer knowledge, tapi harus tetap mendorong tenaga TI lokal,” jelasnya.
Senada, pengamat media sosial dari Indonesia Information and Communication Technology Institute (IICTI) Heru Sutadi menyatakan, saat ini Indonesia punya banyak lulusan tenaga TI dari sejumlah universitas terkemuka seperti UI, ITB, ITS. “Yang ada justru terbalik, kita kelebihan tenaga ahli ICT.
Masalahnya kebanyakan vendor berasal dari asing sehingga mereka mempekerjakan karyawan dari negara mereka berasal,” tambahnya. Menurut Heru, setiap tahunnya Indonesia mencetak ribuan ahli ICT yang berkualitas. Namun penyerapannya hanya sekitar 30%. Pasalnya perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai.
Di sisi lain persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di industri ICT juga cukup ketat. “Sehingga mereka yang lulusan ICT be kerja bukan berdasarkan bidangnya, padahal tenaga kita cukup berkualitas, apalagi kalau pemerintah mempermudah para pekerja TI asing,” tegasnya.
