Inklusi Keuangan Indonesia Terus Dipacu hingga 75%
JAKARTA – Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia hingga mencapai 75% pada tahun 2019. Berdasarkan data tahun 2014, indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di tingkat 36%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan. ”Pencapaian kami adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” ujarnya di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Menko Darmin menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/ United Nations Secretary Generalís Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda.
Baca Juga: Jokowi Ingin Semua Masyarakat Bisa Akses Perbankan
Ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pesan utamanya adalah inklusi keuangan mampu mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender, dan pertumbuhan yang seimbang. Darmin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kedua Ratu Maxima dalam meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air.
Sebagaimana diketahui, kunjungan Ratu Maxima kali ini ke Indonesia bukan yang pertama kali. Sebelumnya pada tahun 2016, Ratu Maxima juga datang ke Indonesia. Darmin menuturkan, dalam mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan tujuh pilar SNKI, yaitu (1) Pendidikan Keuangan, (2) Hak Kepemilikan Warga Negara, (3) Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, (4) Jasa Keuangan di Sektor Pemerintahan, (5) Perlindungan Konsumen, (6) Peraturan, (7) Infrastruktur.
Baca Juga: Menko Darmin hingga Agus Marto Susun Strategi Tingkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia
Darmin mengatakan, dari pilar Hak Kepemilikan Warga Negara, pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Sebanyak 4,2 juta sertifikat tanah diterbitkan sepanjang 2017.
”Tahun 2018 targetnya naik jadi 7 juta dan tahun 2019 menjadi 9 juta. Pada tahun 2020, kita berharap semua tanah sudah disertifikasi,” katanya.
