OJK Masih Bungkam Soal Merger Bank BUMN Syariah

ant, Jurnalis · Senin 19 Februari 2018 16:18 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 19 320 1861553 ojk-masih-bungkam-soal-merger-bank-bumn-syariah-va0nXqtPHo.jpg Ilustrasi: (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana merger atau penggabungan bank syariah milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Wimboh baru saja menggelar rapat dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Rapat tidak terjadwal itu berlangsung sekitar satu jam. Tidak seperti biasanya, seusai rapat Wimboh memilih meninggalkan Kantor Kemenko Perekonomian melalui pintu belakang. Saat dicegat wartawan, Wimboh mempercepat langkahnya untuk memasuki mobil dinas.

Baca Juga: Bank Bisa Atasi Krisis Tanpa APBN, Begini Penjelasan Sri Mulyani

"Saya belum bisa bicara soal itu," kata Wimboh ketika ditanyakan rencana merger Bank Syariah BUMN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Darmin Nasution juga memilih bungkam. Dia mengatakan rapat siang ini hanya membicarakan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Hanya bicara soal KUR dan Pertanian," kata Darmin.

Baca Juga: Laba Bersih Perbankan Diprediksi Tumbuh 14%-15% di 2018

Kementerian BUMN saat ini sedang mengkaji rencana merger Bank BUMN Syariah untuk memperkuat modal unit intermediasi syariah. Saat ini terdapat empat Bank BUMN Syariah yakni PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, PT . Bank Mandiri Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara.

UUS milik BTN menjadi yang paling santer diperkirakan akan dimerger dengan Bank BUMN syariah lain.

Baca Juga: BI Kembali Longgarkan Giro Wajib Minimum, Likuiditas Perbankan Bisa Nambah Rp20 Triliun

Direktur Strategi, Risiko, dan Kepatuhan BTN R Mahelan Prabantarikso mengatakan memang ada wacana untuk penggabungan anak usaha syariah milik BUMN agar lebih efektif. Namun, Kementerian BUMN masih mengkaji rencana itu.

Jika bergabung dalam perusahaan induk yang dibentuk Kementerian BUMN, maka UUS harus dilepaskan BTN.

"Spin off syariah sesuai RBB kami tunda sampai proses pembentukan holding selesai dan perkiraan kami 2020," kata Mahelan.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini