Hasil Rapat 4 Menteri Jokowi soal Perhutanan Sosial
JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan rapat mengenai perhutanan sosial. Rapat dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil serta Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Siti Nurbaya mengatakan, rapat kali ini dalam rangka evaluasi progres implementasi di lapangan hasil perhutanan sosial. Di mana, perhutanan nasional yang sudah dibagikan untuk 22 kelompok oleh Presiden Jokowi akan mulai panen. Tapi ada juga yang ternyata di lapangan, arealnya masih belum pas.
Pembahasan kedua, adalah evaluasi lagi untuk melanjutkan program penyerahan perhutanan sosial ke lokasi berikutnya yaitu di Jawa dan di luar Jawa yang akan diserahkan oleh Presiden Jokowi.
"Di Jawa yang siap diserahkan oleh Presiden yang bisa dalam waktu dekat yaitu di Indramayu sebanyak 3.626 hektare (ha) untuk 4 kabupaten dan 5 kelompok. Di Jawa Tengah sudah siap 1.836 ha kemudian di Jawa Timur 3.635 ha yang juga sudah siap untuk diserahkan oleh Pak Presiden kepada masyarakat," ungkapnya di Kemenko Perekonomian, Selasa (20/2/2018).
Selain itu, di luar Jawa ada 12 provinsi yang sudah siap diserahkan oleh Presiden dengan luas hutan sebesar 413.705 ha. "Nanti hasil dari rakor ini akan kami laporkan kepada bapak Presiden," kata dia.
Menurutnya, untuk perhutanan sosial tahap dua ini akan dirilis pada kuartal I-2018. "Maret. Kita mulai ke Tuban, Malang, Blora, Bandung" jelasnya.
Sementara itu, hingga akhir 2018, pihaknya menargetkan bisa mendapatkan lahan seluas 2 juta ha untuk dijadikan perhutanan sosial. Oleh karenanya, pihaknya akan berupaya memetakan hutan adat yang sudah diteliti, apakah bisa dijadikan perhutanan sosial atau tidak.
"Kita sekarang sudah 1,4 juta ha. Kalau misalnya yang hutan adat ini kita bisa selesaikan 1,3 juta ha tambah 100 ha jadi 1,4 juta ha. Kemudian tambah lagi yang di Sumatra, luar Jawa kan cepat itu. Kalau yang sudah siap diverifikasi sih kelihatannya mungkin sudah sampai 900 ribuan ha, usulan yang masuk dan sedang diperiksa. Ini cepat kok progresnya. 2 juta sih 2018 harusnya dapet," tukas dia.
(Dani Jumadil Akhir)
