Jokowi Panggil 3 Menteri Bahas Holding Migas, Ini Bocoran dari Sri Mulyani
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memanggil pejabat negara sekelas menteri untuk meminta laporan holding BUMN migas. Mereka adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana.
"Tadi Pak Presiden meminta kami, Pak Menko, Menkeu, Menteri BUMN dan Pak Ardan BPKP untuk menyampaikan mengenai keputusan untuk melakukan peleburan atau holdingisasi Pertamina dengan PGN," kata Mulyani usai menghadap Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/2/2017).
Baca juga: Holding BUMN Migas Terbentuk 25 Januari, Pertamina Ambil 57% Saham PGN
Menkeu mengungkapkan, Presiden meminta informasi yang lebih detail, terkait bisnis model dari dua BUMN yang bergerak dalam bidang migas ini.
"Sinerginya apakah akan bisa menghasilkan hal yang positif, terutama dari sisi belanja modal hasil dari belanja modal agar lebih efisien, tidak terjadi suatu investasi yang tumpang tindih, dan tentu pada akhirnya bisa melayani masyarakat dengan harga gas yang lebih kompetitif. Itu dimintakan kepada kita untuk dilaporkan," katanya.
Baca juga: Masuk ke Pertamina, PGN Jadi Sub Holding Gas
Kedua, dari sisi neraca keuangan, Mulyani mengungkapkan, PGN adalah perusahaan terbuka dan telah melakukan berbagai langkah langkah investasi yang telah dilakukan, maka bagimana neraca PGN dan Pertamina digabungkan.
Mulyani mengungkapkan, Menteri BUMN sempat menjelaskan indikator mengenai manfaat dari sinergi dalam berbagai macam indikator-indikator terutama mengenai modal, indikator dari efisiensi, indikator dari hasil dari investasinya dan paling akhir tentunya neraca paling kuat dari PGN yang akan menjadi positif juga bagi Pertamina.
Baca juga: Konsolidasi Aset Holding BUMN Tambang Bakal Terganjal, Ini Penyebabnya
"Jadi intinya adalah Bapak Presiden mengharapkan keputusan korporasi ini memang betul-betul, baik bagi BUMN dalam menyehatkan neracanya, memperbaiki tata kelolanya, menciptakan efisiensi kinerja dan juga memberikan dampak yg positif bagi masyarkat," katanya.
Mulyani menyebut aksi korporasi ini juga mendorong sisi pelayanan, pengadaan gas bagi perekonomian agar kemudian mendapatkan harga yang kompetitif.
"Jadi baik untuk masyarakat, baik untuk perekonomian, tapi juga sehat secara korporasi dan neraca," katanya.
Terkait RUPS Pertamina dan PGN, Mulyani mengungkapkan setelah Presiden telah menandatangani peraturan presiden maka akan dilakukan rapat pemegang saham kedua BUMN tersebut.
Menteri Rini mengatakan, peleburan kedua BUMN Migas ini diharapkan mendapatkan modal yang lebih efisien.
"Pelayanan kita kepada masyarakat akan mejadi lebih baik, karena juga dengan investasi yang efisien kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, sehingga banyak pelanggan-pelanggan bisa menikmati harga gas yang murah. Itu harapan kita," kata Rini.
Menteri BUMN ini juga menyebut pelaksanaan RUPS kedua BUMN ini setelah ada persetujuan dari pemegang saham minoritas dengan jangka waktu dua bulan.
"Jadi ya bulan akhir Maret ini atau permulaan April, setelah Perpres ditandatangani bapak Presiden," katanya.
(Fakhri Rezy)
