Share

Mesum di Hotel Saat Jam Kerja, Oknum PNS Disanksi Turun Pangkat

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 10 Maret 2018 11:40 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 10 320 1870675 mesum-di-hotel-saat-jam-kerja-oknum-pns-disanksi-turun-pangkat-RGrasw8qZD.jpeg Ilustrasi: Foto Shutterstock

SOLO- Pemerintah Kota Solo menjatuhkan sanksi terhadap AI, seorang oknum aparatur sipil negara (ASN), berupa penurunan pangkat di bawahnya selama tiga tahun.

Staf di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) tersebut terlibat mesum di hotel saat jam kerja. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo Rakhmat Sutomo mengatakan, yang bersangkutan semula adalah ASN golongan IIIB.

Dengan sanksi yang dijatuhkan, golongannya menjadi IIIA selama tiga tahun. ”Secara otomatis penurunan pangkat berdampak pada penyesuaian gaji dan tunjangan yang diterima,” kata Rakhmat Sutomo di Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/3) siang.

Sanksi dijatuhkan setelah tim pemeriksaan bersama (rikma) menggelar sidang. Tim terdiri atas Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, Asisten Administrasi Umum, Bagian Hukum, serta BKPPD. AI dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca juga:

Skema Pensiun Diubah, Ini Respons PNS

Gaji PNS Naik Tahun Depan, Ini Sederet Faktanya

Sebelumnya AI tertangkap tengah mesum di hotel saat jam kerja. Pelanggaran yang dilakukan adalah bolos di saat jam kerja, memakai baju dinas, serta tindak asusila. Pemkot Solo juga menjatuhkan sanksi penghentian gaji selama empat bulan bagi dua ASN lain yang tepergok mesum di hotel di Wonogiri.

Kasusnya lebih lama dibandingkan AI dan telah dijatuhi hukuman pidana empat bulan kurungan. ”Makanya gaji mereka otomatis dihentikan,” urainya. Selanjutnya, Pemkot Solo tinggal menyiapkan sanksi sesuai pelanggaran kode etik kedua ASN yang bersangkutan.

BKPPD Solo mencatat perselingkuhan mendominasi kasus pelanggaran kepegawaian selama tahun 2017. Dari lima kasus pelanggaran kepegawaian, empat di antaranya kasus perselingkuhan. Kasus lainnya ASN terlibat pungutan liar (pungli). Sanksi diharapkan memberikan efek jera.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto menegaskan, PNS harus memiliki etos kerja yang baik. Tidak hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tetapi PNS juga harus menjalankan kode etik yang sudah disumpahkan. ”Kalau ada pelanggaran, kami tindak sesuai aturan. Semua sama,” jamin Budi Yulistianto. (ary wahyu wibowo/Koran Sindo)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini