nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gubernur BI: Denda Bawa Uang Asing Rp1 Miliar Bukti Sistem Moneter Dikelola Baik

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 13 Maret 2018 20:10 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 13 20 1872270 gubernur-bi-denda-bawa-uang-asing-rp1-miliar-bukti-sistem-moneter-dikelola-baik-1uHB6CmcFx.jpg Foto: Reuters

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke dalam dan ke luar Daerah Pabean Indonesia. Lewat kebijakan tersebut, BI menunjukan bahwa sistem moneter negara dikelola dengan benar.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, sebelumnya aturan untuk membawa UKA ke Indonesia terpisah dalam beberapa peraturan dan lebih kepada Rupiah ataupun valas. Tapi sekarang, melalui PBI Nomor 20/2/PBI/2018 uang kertas asing yang dibawa ke Indonesia harus dilakukan bank atau lembaga jasa keuangan berizin.

"Ditegaskan juga tentang bagaimana prosedurnya dan apabila yang membawa uang kertas asing equivalen lebih dari jumlah tertentu itu akan memperoleh denda apabila tidak memberikan bukti bahwa mereka melakukan impor sesuai izinnya," tuturnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

 Baca Juga: Bawa Uang Asing Rp1 Miliar Tanpa Izin, Siap-Siap Didenda Rp300 Juta

Asal tahu saja, dalam peraturan tersebut BI menghukum denda hingga Rp300 juta bagi individu atau korporasi tidak berizin yang membawa uang kertas asing lintas pabean dengan nilai paling sedikit atau setara Rp1 miliar. Adapun hukuman dikecualikan bagi lembaga berizin yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI.

"Jadi hal ini meyakinkan bawah sistem moneter di Indonesia termasuk peredaran uang Rupiah dan valuta asing dalam jumlah dan kondisi yang bisa dikelola dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia menghukum denda hingga Rp300 juta bagi individu atau korporasi tidak berizin yang membawa uang kertas asing (UKA) lintas pabean dengan nilai paling sedikit atau setara Rp1 miliar. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/2/PBI/2018 mengenai pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke dalam dan ke luar Daerah Pabean Indonesia.

 Baca Juga: Mekanisme Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Luar Daerah Pabean Indonesia

Sebelum terbit peraturan tersebut, Bank Sentral hanya mencegah pembawaan UKA dengan nilai setara atau melebihi Rp1 miliar oleh individu atau korporasi yang tidak memiliki izin dan persetujuan.

"Aturan yang baru diharapkan akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan UKA," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman.

Adapun hukuman dikecualikan bagi lembaga berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 .

Penetapan besaran denda dan mekanisme penyetoran pada Kas Negara diharmonisasikan dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada orang (orang perorangan atau korporasi) yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10% dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta.

Sanksi berupa denda juga akan dikenakan kepada Badan Berizin yang melakukan pembawaan UKA dengan jumlah melebihi persetujuan UKA oleh Bank Indonesia, sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini