Mobil Masuk Jakarta Jadi Berbayar Akan Beroperasi Maret 2019
Kurangi Macet 60%
Dukungan pemberlakuan ERP juga disampaikan Polda Metro Jaya. Polda meminta agar ERP bisa dipercepat. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan, saat ini jumlah perjalanan di Jakarta sudah mencapai 20 juta lebih per harinya. Jika tidak di berikan kebijakan baru, tidak menutup kemungkinan jalan di Ibu Kota bisa tidak bergerak dalam dua tahun ke depan.
“Kalau bisa ERP di percepat, tapi semuanya adalah kewenangan dari Pemprov DKI,” katanya.
Dia menegaskan, pihaknya juga sudah menyiapkan electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk mendukung program ERP. Selama ini kendala yang dihadapi mengapa belum dilaksanakan ERP, karena infrastruktur transportasi masih dalam tahap pembangunan.
Menurutnya, dengan ERP, pihaknya yakin bisa mengurangi kemacetan hingga 60%. Soal idealnya sistem ERP juga diakui pengamat transportasi Unika Soegijapranoto Semarang Djoko Setijowarno. Dia menyarankan agar kepolisian dilibatkan lantaran pengawasan ideal sebuah pembatasan dengan sistem ERP adalah registrasi identifikasi kendaraan. Artinya jangan sampai pemilik kendaraan yang meminjamkan atau menjual kendaraannya ke pihak lain menjadi tanggung jawab pelanggaran ERP.
“Kalau tanpa sistem, mau bagaimana pelaksanaannya? Akan timbul pungutan liar baru kalau di paksakan. Jadi ya tunggu ERP,” kata Djoko.
Rencana pembatasan kendaraan, menurut dia, adalah hal yang wajar untuk mengendalikan lalu lintas. Namun sebelum dilakukan pembatasan, wajib hukumnya BPTJ merevitalisasi angkutan umum di Jabodetabek. Saat ini tingkat kemacetan Jakarta semakin tinggi dimana sepeda motor makin dominan sedang angkutan umum makin menurun. Peranangkutan umum massal baru mencapai 2%-3%, KRL 3%-4%.
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Dhanang Parikesit menyarankan agar penerapan ERP disamaratakan. Tidak hanya untuk mobil, ERP juga harus diberlakukan untuk beberapa kendaraan seperti motor dan angkutan barang. Selain itu Dhanang menekankan agar memperhatikan segala aspek kemacetan.
“Intinya semua kendaraan diterapkan, ukur pula harganya dari segi macet. Bila macetnya panjang dan lama, maka harus dibedakan dengan macetnya sebentar,” kata Dhanang kemarin.
Dia berharap, Pemprov DKI terus dikaji matang agar tak menimbulkan gejolak. Termasuk dengan alat-alat yang terpasang untuk membaca kendaraan, yakni on board unit (OBU).
(bima setiyadi/ yan yusuf/ helmi syarif)
(yau)
(Dani Jumadil Akhir)
