Menko Darmin Minta Pemda Dukung Pengembangan Vokasi Tenaga Kerja
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Tenaga Kerja Hanid Dhakiri, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Kementerian/Lembaga membahas Implementasi Roadmap Vokasi.
Darmin menuturkan, terdapat enam sektor sebagai motor penggerak ekonomi, yakni manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.
Keenam sektor tersebut dapat banyak menyerap tenaga kerja setiap tahunnya. Manufaktur sebesar 575.000 pekerja, agribisnis 195.843 pekerja, pariwisata 3.333 pekerja, kemudian tenaga kesehatan 6.018 pekerja, ekonomi digital 5.172 pekerja, dan pekerja migran sebesar 243.265.
“Oleh karena itu, kita harus mendorong kompetensi baru secara masif, direvitalisasi, serta menyusun payung hukum pengembangan vokasi,” ujar Menko Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Baca Juga: Perpres Tenaga Kerja Asing untuk Level Manajer ke Atas, Ini Penjelasan Lengkapnya
Langkah tersebut, kata Darmin, dilakukan dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi digital, disertai dengan revolusi Industri 4.0 membutuhkan kompetensi baru bagi tenaga kerja Indonesia. Pasalnya, selama ini kompetensi memang menjadi kendala yang dihadapi bagi tenaga kerja Indonesia.
Sebab, terdapat missmatch antara kebutuhan industri yang memerlukan tenaga kerja yang handal, dengan minimnya keahlian para pencari kerja.
Selain itu, kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih minim. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk dapat bersaing dalam dunia kerja.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kualitas, kuantitas, serta persebaran yang harus merata di berbagai daerah.
“Maka peran pemerintah daerah menjadi penting untuk mendukung pelatihan vokasi ini. China itu dahsyat karena ketiga hal tersebut,” tuturnya.
Di samping itu, Hanif menyarankan adanya sertifikasi keahlian di bidang tertentu. Menurutnya, hal ini akan membawa manfaat bagi tenaga kerja.
“Dengan adanya sertifikat keahlian ini, selain meningkatkan kompetensi, nantinya tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Taraf hidupnya pun akan jauh lebih baik,” pungkasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
