nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenhub Bongkar 150 Aturan demi Investasi Swasta

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 11 Mei 2018 13:35 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 11 320 1897047 kemenhub-bongkar-150-aturan-demi-investasi-swasta-0AapeLmdoY.jpg Foto: Kemenhub Bongkar 150 Aturan (Yohana/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan deregulasi terhadap 150 aturan dalam satu bulan terakhir. Hal ini dimaksudkan memberikan kemudahan berusaha sehingga mendorong sektor swasta bisa berkontribusi dalam sektor perhubungan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, aturan terbanyak yang mengalami penyederhanaan terjadi pada sektor udara. Sebab, sektor ini dinilai memiliki banyak aturan yang membatasi investasi swasta.

"Sekarang ini memang kami sedang berpikir keras agar dunia usaha punya banyak kesempatan. Dalam satu bulan terakhir 150 Peraturan Menteri Perhubungan kita deregulasi, terutama paling banyak di udara, karena udara itu kan mengacu regulasi internasional," katanya dalam acara ulang tahun Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI) di Hotel Kaisar, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

 

Dia menjelaskan, selama ini banyak aturan dalam sektor udara yang sebenarnya bisa disederhanakan menjadi satu. Seperti, urusan perizinan pembangunan bandara, perizinan kelengkapan keamanan bandara, hingga izin operasional bandara yang dapat dijadikan satu perizinan.

Bahkan, kata dia, Kemenhub sebagai regulator bisa mengatur jumlah dan letak kursi suatu bandara. Hal ini dinilainya, bisa dilakukan secara self assessment oleh perusahaan tersebut.

"Sebenarnya swasta ini banyak keinginan untuk membangun tapi enggak semua swasta ini sabar untuk menunggu, bikin izin usaha aja bisa sampai 6 bulan. Padahal mereka bisa langsung konsentrasi membuat izin pembangunan bandara dan segera konsentrasi pada pembangunan sendiri," jelasnya.

 

Mendorong keterlibatan swasta sendiri, dikatakan Menhub, karena kemampuan APBN pemerintah yang terbatas untuk melakukan penyediaan infrastruktur dalam negeri. Dia menyebutkan, pemerintah hanya sanggup membiayai infrastruktur sebesar 30%.

"Pemerintah hanya bisa menyediakan paling besar Rp450 triliun padahal harus mengeluarkan Rp1.300 triliun dalam 5 tahun. Jadi bukan kita me-swastanisasi tapi kita kerahkan fungsi-fungsi swasta ini," jelasnya.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini