nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Potongan PPh UMKM Justru Gerus Pajak hingga Rp1,5 Triliun

Ulfa Arieza, Jurnalis · Jum'at 06 Juli 2018 19:18 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 07 06 20 1918999 potongan-pph-umkm-justru-gerus-pajak-hingga-rp1-5-triliun-MNgZ140j3l.jpeg Foto: Dok. Panitia FMB 9

JAKARTA - Pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. Insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Yon Arsal mengungkapkan, insentif berupa potongan pajak sebesar 0,5% tersebut berpotensi mengurangi pendapatan negara dari perpajakan sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun.

"Mungkin agak turun sedikit Rp1 triliun-Rp1,5 triliun, tapi dalam jangka panjang menengah saya pikir sudah recovery," kata dia dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Akan tetapi, Yon menilai jumlah tersebut akan segera terbayar dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Sebab, dengan kewajiban pajak yang lebih rendah pelaku UMKM bisa mengalihkan biaya lebih kepada operasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja finansial mereka.

Di sisi lain, Yon optimis, insentif tersebut bisa menarik jumlah pelaku UMKM yang taat pajak.

"Orang yang selama ini belum terdaftar karena 1% dilihat besar barangkali 0,5% lebih ringan dan dapat akses ke perbankan nanti, sehingga bisa cover," jelas Yon.

Yon optimis, jumlah basis pajak dari pelaku UMKM akan meninggkat hingga dua kali lipat dengan adanya kewajiban tersebut. Pasalnya, jumlah wajib pajak dari UMKM meningkat rata-rata 50% dalam setahun.

"Kita harapkan bisa meningkat dua kali lipat minimal setiap tahun. Enggak bisa tiba-tiba tahun depan yang bayar langsung 30 juta, tapi secara bertahap tetap kita akan tingkatkan," kata Yon.

Selain itu, penurunan sebesar Rp1 triliun-Rp1,5 triliun dalam jangka pendek, bukan jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan total target pendapatan negara dan pajak dan pendapatan non pajak sebesar Rp1.800 triliun.

Adapun tahun lalu, basis wajib pajak UMKM yang meliputi usaha mikro, kecil, dan sebagian usaha menengah dengan penghasilan tertentu maksimal Rp4,8 miliar sebanyak 1,5 juta wajib pajak dengan total penerimaan sebesar Rp5,7 triliun.

Regulasi ini berisi ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

(ulf)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini