nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembangunan Proyek TOD Jangan Sekadar Gimmick

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 18 Juli 2018 12:10 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 18 470 1923924 pembangunan-proyek-tod-jangan-sekadar-gimmick-leLgfXk6iM.jpg Hunian TOD (Foto: Koran Sindo)

PERKEMBANGAN proyek transportasi massal, terutama di DKI Jakarta dan sekitarnya, membuat banyak pengembang mulai menyematkan proyek propertinya dengan konsep transit oriented development (TOD).

Hal itu wajar saja, tapi jangan sampai hanya gimmick untuk menarik konsumen. Kawasan hunian berbasis TOD atau konsep pengembangan properti yang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik semakin menjadi primadona di industri properti. Hal itu tak terlepas dari maraknya pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi massal yang semakin memudahkan mobilisasi masyarakat.

TOD Juanda dan Tanah Abang Diharapkan Permudah Aktivitas Masyarakat 

Pembangunan sistem terpadu ini diharapkan mampu mengubah kehidupan masyarakat, yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi, beralih naik transportasi umum. Dampaknya, belakangan banyak pengembang properti yang mulai membangun proyek hunian dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan akses ke transportasi umum serta dilengkapi jaringan pejalan kaki atau sepeda.

Baca Juga: Konsep TOD Jadi Penggerak Aktivitas Pasar Properti

Tidak hanya itu, kawasan TOD menggunakan pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dengan memperhatikan jarak dan waktu tempuh yang nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas kerja dan lainnya.

Menurut Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) DKI Jakarta bidang Properti dan Permukiman Meyriana Kesuma, sejatinya konsep TOD merupakan integrated land use seperti perumahan dan komersial dengan transportasi massal. Saat ini, lanjut dia, konsep TOD yang sedang banyak dipakai pengembang belum jelas arahnya karena belum ada sistem transportasi kota secara umum yang terintegrasi.

Pembongkaran Pasar Blora untuk Pembangunan TOD Dukuh Atas 

Kalaupun sudah ada proyek properti yang diklaim mengusung konsep ini, tentu harus dilihat lebih seksama, benar atau tidak terintegrasi dengan transportasi massal. “Jangan hanya menjual properti yang dekat stasiun atau terminal saja. Dekat pun ukurannya relatif. Jadi, memang lebih banyak untuk marketing gimmick saja,” ujar Meyriana.

Meski begitu, tutur Meyriana, sah saja apabila pengembang mengambil jalan seperti itu, membangun properti yang dekat dengan transportasi massal. Namun yang terpenting harus dilakukan adalah menjamin keberpihakan publik atas penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah, fasilitas publik seperti jalur pedestrian hingga ruang terbuka hijau (RTH).

“Harusnya yang terpenting itu pembangunan transportasi massalnya yang didahulukan, sebelum masuk ke pengembangan properti. Jadi, konsep integrasinya terlihat,” ujarnya.

Pemerintah memang sudah mengatur kawasan TOD melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16/2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Meyriana mengatakan, prinsip pengembangan TOD harusnya satu area yang terpadu (compact ), memiliki beragam fungsi (mixed use), dihuni beragam pendapatan masyarakat (mixed income ), dan walkable environment atau ramah bagi pejalan kaki.

Pembongkaran Pasar Blora untuk Pembangunan TOD Dukuh Atas

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, memang dalam tiga sampai lima tahun ke depan, tren properti akan meningkat ke daerah dengan kemudahan akses transportasi publik. Dia meyakini bahwa aksesibilitas adalah persyaratan dari properti yang laris manis.

“Aksesibilitas itu salah satu persyaratannya bisa dengan moda angkutan pribadi atau dengan transportasi publik,” kata Soelaeman. Dia mengambil contoh properti yang dekat dengan akses tol seperti di Bekasi Barat, daerah Bekasi seperti Jatiasih, Jatiwarna, dan Alam Sutera.

Sementara untuk kawasan yang dekat dengan aksesibilitas memakai transportasi publik adalah Depok dan Bekasi Timur. Adapun pelaku usaha juga mendukung pentingnya satu aturan yang rinci dan jelas dalam pengembangan kawasan properti berbasis TOD.

Pembongkaran Pasar Blora untuk Pembangunan TOD Dukuh Atas

Direktur Utama PT Wika Realty, Imam Sudiyono mengungkapkan, idealnya memang harus ada aturan main sehingga jelas zona ini untuk apa dan zona lain diperuntukkan buat properti jenis apa. Kalau tidak ada aturan, pengembangan akan dilakukan swasta secara sporadis.

Namun, dia mengingatkan pentingnya keterlibatan pelaku bisnis dalam penyusunan aturan tersebut, misalnya dengan melibatkan asosiasi seperti REI. “Sekarang kami memang belum mengembangkan proyek properti berbasis TOD, tapi kami sudah merencanakan beberapa lokasi seperti Walini, Karawang, dan Halim. Kalau ada aturan yang khusus soal TOD tentu positif sekali,” tutur Imam.

(Rendra Hanggara)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini