Mengukur RAPBN 2019 Senilai Rp2.439 Triliun dengan Ekonomi Tumbuh 5,3%
Mengenai penguatan program perlindungan sosial, pemerintah akan mengarahkan pemberian manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum serta kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya, antara lain melalui jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa (PBI JKN), peningkatan besaran manfaat PKH untuk 10 juta KPM, bansos pangan (15,6 juta KPM), serta kredit pembiayaan ultramikro (1,4 juta debitor, akumulasi).
Adapun menyangkut percepatan pembangunan infrastruktur pada 2019 pemerintah akan melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berupa jalan nasional baru, jalan tol, bendungan, serta jaringan irigasi.
Di antaranya pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan 2.007 km, irigasi 162.000 ha, pembangunan 7.512 unit rumah susun, 4 bandar udara baru.
Target tersebut selain melalui belanja kementerian negara/lembaga, juga dipenuhi melalui KPBU dan PMN. Sementara itu reformasi birokrasi dilakukan pemerintah unt uk memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan.
Di samping itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah akan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13 dan THR untuk aparatur dan pens iunan, kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata sebesar 5%, dan kenaikan tunjangan veteran sebesar 25%.
Direktur Eksekutif Center for In donesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, untuk pertama kalinya pendapatan negara ditargetkan tembus dari Rp2.000 triliun.
Optimisme itu, menurut dia, dibangun di atas target-target realistis agar defisit APBN tetap terjaga sehingga memberi fondasi yang cukup baik untuk kesinambungan pembangunan.
Di sisi lain, peranan penerimaan perpajakan dalam APBN ju ga semakin signifikan, yaitu naik dari 74% pada 2014 menjadi 83,1% pada 2019. Penerimaan per pajakan dipatok Rp1.781 triliun dengan perincian penerimaan pajak Rp1.572,4 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp208,6 triliun, serta penerimaan PNBP Rp361,1 triliun.
“Target penerimaan pajak ha nya naik 15,39-16,68% dari pro yeksi kami atas realisasi pe - ne rimaan pajak pada APBN 2018, yakni 94,6-95,6% dari tar get tanpa melakukan per - ubah an APBN,” ujarnya.
Dia menambahkan, target penerimaan negara lebih realistis dengan melihat kemajuan reformasi perpajakan yang berjalan telah memberikan hasil positif bagi kinerja direktorat jenderal pajak.
Hanya saja, menurut Yustinus, perlu fokus dan prioritas prog ram agar masyarakat mendapatkan pajak yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu perlu kepastian soal revisi UU Perpajakan mulai dari UU KUP, UU PPh, dan UU PPN.
Sementara itu mengenai nilai tukar rupiah pada asumsi makro RAPBN 2019, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa asumsi kurs dolar AS (USD) perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis.
“Poin pentingnya bila target kurs rupiah RAPBN 2019 berada pada 14.400 per USD, maka harus ada strategi,” kata dia. (Oktiani Endarwati/Ant)
(Dani Jumadil Akhir)
