nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketimpangan Kota Semarang Membaik meski Ekonomi Lesu

Taufik Budi, Jurnalis · Jum'at 14 September 2018 14:25 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 09 14 20 1950453 ketimpangan-kota-semarang-membaik-meski-ekonomi-lesu-BAXkvKUesk.jpeg Ilustrasi: Shutterstock

SEMARANG - Kota Semarang termasuk salah satu kota di Indonesia yang terdampak krisis ekonomi global pada periode 2008-2009. Hal tersebut tergambar dari catatan Indeks Gini Ratio (ketimpangan masyarakat) Kota Semarang pada 2009 yang sebesar 0,37.

Angka itu menjadi yang terbesar di antara daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Sebut saja Solo yang hanya sebesar 0,27, Salatiga dengan 0,29, bahkan Kendal dengan 0,22. Seiring waktu, ketimpangan masyarakat saat teradi perlambatan ekonomi global dapat dikendalikan.

Titik Terendah Persentase Kemiskinan sejak Tahun 1999 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), saat terjadi lagi perlambatan ekonomi global pada 2015, Kota Semarang mampu memperkecil catatan indeks ketimpangan masyarakatnya. Tercatat pada tahun 2015 indeks ketimpangan masyarakat Kota Semarang turun di angka 0,31 dan menjadi salah satu yang terkecil di Jawa Tengah.

“Semarang sebagai kota metropolitan capaian itu mampu menyalip Solo dengan 0,36, Salatiga dengan 0,35, bahkan Kendal yang ada di angka 0,34. Bahkan saat terjadi siklus perlambatan ekonomi global kembali tahun ini, pemerintah sudah mengupayakan dengan sejumlah program fasilitas hidup gratis,” kata pria yang akrab disapa Hendi itu, Jumat (14/9/2018).

Titik Terendah Persentase Kemiskinan sejak Tahun 1999 

Politikus PDIP itu menjelaskan, sejumlah program kerakyatan yang digagas atara lain melalui berobat gratis, sekolah gratis, dan renovasi rumah gratis. Selain itu, juga terdapat program gas gratis untuk rumah tangga yang dihasilkan dari pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir Jatibarang.

"Saya rasa capaian positif ini bukan hanya hasil kerja Pemerintah Kota Semarang saja, tetapi juga ada campur tangan Pemerintah Pusat, Provinsi, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat seluruhnya. Termasuk hari ini, konsep pembangunan bergerak bersama harus terus kita pertahankan untuk dapat terus saling mendukung," tegasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini