nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Aset Negara Dapat Meningkatkan Pendapatan

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 22 Oktober 2018 12:22 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 22 320 1967212 sri-mulyani-aset-negara-dapat-meningkatkan-pendapatan-waaTZJX6wt.jpg Sri Mulyani Hadiri Pemeriksaan Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 (Foto: Taufik)

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri entry meeting pemeriksaan atas penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Audiotorium BPK, Jakarta Pusat.

Terlihat, dalam acara tersebut hadir juga, Mendagri, Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Hibahkan Aset Senilai Rp1,8 Triliun

Sri Mulyani mengatakan, penilaian dan penyajian barang milik negara berupa aset tetap menjadi perhatian utama dari pemerintah. Di mana aset dalam bentuk tanah, gedung, jalan, irigasi jaringan dan aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset signifikan.

"Salah satu studi IMF, yakni penggunaan aset negara yang baik dapat menaikkan pendapatan negara," kata Sri Mulyani dilokasi, Senin (22/10/2018).

Pesan Sri Mulyani kepada Para Wisudawan STAN

Dia menjelaskan, bahwa tidak bisa aset negara hanya menggunakan untuk pelayanan umum, tapi berkontribusi dalam negara bukan pajak. Pengelolaan negara berkembang semakin baik walau tak sempurna.

"Perbaikan terus menerus senatiasa dilakukan untuk mengikuti perkembangan yang ada," jelasnya.

Baca Juga: Aset Terbesar Perusahaan adalah Karyawan Cerdas

Dia menambahkan, berdasarkan data yang ada, 945 ribu nomer urut pendaftaran. Di mana barang milik negara 4.190 triliun menjadi Rp5.728,49 triliun.

"Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama dengan BPK dan nantinya bisa berjalan lancar baik," ungkapnya.

Sri Mulyani Mendapatkan Penghargaan Menteri Keuangan Terbaik

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyatakan, penyerahan barang milik negara kembali 2017 2018 ini amanah dari peraturan presiden, seperti tindak lanjut hasil rapat anggota DPR dan Kemenkeu yang meminta melakukan revaluasi BMN untuk aset negara.

"Saya juga upacakan apresiasi kepada lembaga pemerintah yang hadir disini yang telah bekerjasama dengan baik," pungkasnya.

 (Feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini