Saat Sri Mulyani Bandingkan Pengelolaan Utang Era Jokowi dengan SBY
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan utang pemerintah selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurutnya, pengelolaan utang Indonesia selama empat tahun belakangan cukup baik. Bahkan menurutnya, dibandingkan pemerintahan sebelumnya, pengelolaan utang di periode ini jauh lebih baik dibandinkan sebelumnya. Utang di tahun 2018 justru mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 9,7%.
Baca Juga: Daftar 50 Negara dengan Daya Saing Paling Kuat di Dunia, Indonesia?
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan utang pada tahun 2014 lalu yang tumbuh negatif sebesar 17,8%. Dari sisi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), menurut Sri Mulyani mengalami tumbuh negatif sebesar 17,8%
"Ini untuk menjawab yang banyak sekali dan juga senang sekali memelihara isu utang, di Publik, dan jawaban ini sering tidak dikutip, karena masalah utang sering diopeni (dipelihara)," ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB), di Kantor Sekertariat Negara (Setneg), Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut jika secara nominal angka tersebut memang relatif besar. Akan tetapi, banyak yang tidak tahu jika utang yang dilakukan pemerintah adalah untuk kebutuhan hal yang produktif.
"Kenaikan utang periode 2012-2014 naik Rp799,8 triliun dan kemudian tambahan utang 2015-2017 adalah di Rp1.329 triliun," jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Pasar di Perbatasan Sekarang Jual Emas
Sebagai pembanding, dari sisi belanja infrastruktur pada periode 2012-2014 hanya tercatat sebesar Rp456 triliun. Sedangkan untuk periode Jokowi-JK, yaitu di rentang 2015-2017 mencapai Rp904,6 triliun.
"Jadi kenaikannya naik hampir dua kali lipatnya. Ada yang mengatakan, oh cuma segitu, tapi kan utangnya Rp1.329 triliun. Tunggu dulu, belanja kita berapa untuk pendidikan, pendidikan dulu hanya Rp983 triliun untuk tiga tahun, sekarang, Rp1.167 triliun, naik 118%," jelasnya.
Dia pun menegaskan bahwa belanja pendidikan adalah belanja produktif. Sedangkan, belanja produktif lainnya adalah belanja kesehatan yang di periode presiden sebelum Jokowi hanya Rp146 triliun untuk saat ini naik jadi Rp249,8 triliun atau naik 170%.
Lebih lanjut, untuk perlindungan sosial di masa Presiden Jokowi mencapai Rp299,6 triliun. Angka ini jauh lebih besar delapan kali lipat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya Rp35 triliun.
Baca Juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Jalan Trans Papua Sudah Tembus 3.103 Km
Selain itu, wanita yang kerap disapa Ani juga mengingatkan jika pada tahun ini ada dana pengelolaan transfer dana ke daerah yang sering tidak dihitung sebagai belanja produktif. Untuk transfer ke daerah, Pemerintah pusat juga memberi mandatori penggunaan sebesar 25% untuk infrastruktur, 20% pendidikan, dan 10% untuk kesehatan.
"Belanja transfer ke daerah yang dulu hanya Rp88 triliun, untuk berbagai belanja produktif, sekarang jadi Rp315,9 triliun. Jadi kalau mau membandingkan apel dengan apel bukan hanya tambahan utang tapi bandingkan untuk apanya dan ini menggambarkan seluruh cerita secara penuh," jelasnya
(Dani Jumadil Akhir)
