4 Tahun Jokowi-JK, Dana Desa Rp187 Triliun Mengalir ke Mana Saja?
JAKARTA - Sepanjang empat tahun menjalankan pemerintahan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah menggelontorkan Rp187 triliun untuk alokasi dana desa.
Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, secara rinci pada tahun 2015 anggaran dana desa mencapai Rp20 triliun. Kemudian tahun 2016 sebesar Rp47 triliun. serta tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing Rp60 triliun.
Baca Juga: Menhub: Pembangunan Infrastruktur di RI Pikat Banyak Investor
Lalu dana sebanyak itu sudah digunakan untuk apa saja selama empat tahun?
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan, penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa. Hal itu mencakup jalan desa, jembatan, sarana air bersih, sekolah Pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga Posyandu.
"Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di desa juga menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa. Itu dilakukan secara masif pembangunannya," kata dia dalam acara Forum Merdeka Barat mengenai 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK di Kementerian Sekertariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Berdasarkan data Kementerian Desa, secara rinci, pemanfaatan dana desa untuk penunjang aktivitas ekonomi yakni pembangunan jalan desa sepanjang158.619 km, jembatan sepanjang 1,02 juta meter, pasar desa sebanyak 7.421 unit. Kemudian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 35.145 unit kegiatan, tambatan perahu 4.711 unit, embung 3.026 unit, irigasi 39.656 unit, dan sarana olahraga 11.399 unit.
Kemudian pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa tediri dari penahan tanah 179,625 unit, air bersih 942,927 unit, MCK 178.034 unit. Polindes 6.028 unit, drainase 39,92 juta meter, PAUD 48.694 unit, Posyandu 18.477 unit, dan sumur 37.662 unit.
Baca Juga: 4 Tahun Jokowi-JK, 98% Masyarakat Indonesia Sudah Nikmati Listrik
Menurutnya, dampak dari pembangunan yang masif tersebut membuat terjadinya penurunan angka kemiskinan di desa dalam empat tahun terakhir. "Dalam satu tahun terakhir saja, di desa ada penurunan kemiskinan sekitar 1,2 juta orang. Itu dua kali lipat dari pada penurunan kemiskinan di kota yang hanya 580 ribu jiwa," jelasnya.
Meski, diakui saat ini jumlah penduduk miskin di desa masih lebih banyak ketimbang di kota, kata Eko, memang sejak Indonesia merdeka memang masyarakat miskin terbanyak ada di desa. Dia mengklaim, jika angka penurunan kemiskinan di desa terus dipertahankan, bukan tak mungkin kemiskinan di desa lebih kecil dari kota.
"Kalau rilis penurunan kemiskinan bisa pertahankan dalam 7 tahun ke depan, maka jumlah orang miskin di desa dapat lebih kecil dari jumlah orang miskin di kota," tukasnya.
Selain persoalan kemiskinan, juga terjadi penurunan tingkat stunting di desa dari 37% pada 2014 menjadi 30% di tahun 2018. Kemudian Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di desa juga mengalami perbaikan, meningkat 50% dari tahun 2014.
"Tahun 2014 PDB per kapita di desa hanya Rp574 ribu per bulan, saat ini sudah lebih dari Rp820 ribu. Jika ini bisa dipertahankan 7 tahun ke depan, maka bisa lebih Rp2 juta," kata dia.
Dia menyatakan, dana desa diharapkan ke depannya bisa terus menjadi stimulus dari pembangunan desa di Indonesia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
