nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bangun Rumah Bagi PNS hingga TNI, Menko Puan: Tahun Politik Pasti Disebut Pencitran

Bramantyo, Jurnalis · Jum'at 09 November 2018 22:05 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 09 470 1975802 bangun-rumah-bagi-pns-hingga-tni-menko-puan-tahun-politik-pasti-disebut-pencitran-Am4Y8SRSbr.jpg Menko PMK Puan Maharani (Foto: Okezone)

SUKOHARJO - Rencana pemerintah membangun rumah bersubsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri bukan bagian pencitraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Pipres 2019 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Puan Maharani, usai acara silaturahmi di Pendopo Graha Satya Praja komplek Setda Kabupaten Sukoharjo.

"Rumah bersubsidi ini program dari Pak Menko Ekonomi, kita berharap nantinya itu, ASN, TNI dan Polri bisa mempunyai rumah pribadi atau rumah milik sendiri," tutur Puan, Jumat (9/11/2018).

Baca Juga: Sri Mulyani Pelajari Rumah DP 0% untuk PNS hingga Polri

Presiden sudah memerintahkan agar proses untuk menyediakan rumah layak bagi bagi ASN, TNI, dan Polri melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) segera dilaksanakan.

"Targetnya sebanyak 945 ribu bagi ASN, 275 ribu bagi prajurit TNI, dan untuk anggota Polri sebanyak 360 ribu," lanjutnya.

Sedangkan bagaimana nanti prosesnya menurut Puan sedang digodog oleh Kementrian Koordinator Ekonomi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas).

"Apapun yang pemerintah lakukan di dalam tahun politik ini pasti akan disebut sebagai sebuah pencitran. Ini (program rumah bersubsidi) belum berlaku, baru kita rapatkan, baik kapan akan diberlakukan saya juga belum tahu karena yang mengkoordinasikan itu kan Pak Menko Ekonomi," tandasnya.

Baca Juga: 900 Ribu PNS hingga TNI-Polri Belum Punya Rumah

Puan sampaikan, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan harus dilakukan sepanjang waktu. Baik itu menjelang, sebelum atau sesudah pemilu.

"Jangan dianggap pencitraan, karena menyejahterakan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah," pungkasnya.

(Feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini