nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Hentikan Sementara Pungutan Ekspor CPO, Ini Alasannya

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 26 November 2018 18:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 26 320 1983104 pemerintah-hentikan-sementara-pungutan-ekspor-cpo-ini-alasannya-yAUorLs3L0.jpg Foto: Giri Hartomo

JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit alias Crude Palm Oil (CPO).

Hal tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan menyusul harga CPO yang terus jatuh di pasaran dalam beberapa hari belakangan, sehingga diharapkan dengan tidak ada pungutan ekspor, diharapkan para pelaku usaha sawit tidak lagi merasa terbebankan.

"Jadi bagaimana setelah berdiskusi agak panjang kita sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunannya untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) itu dengan keadan harga yang sangat rendah diputuskan untuk di nol kan. Ditiadakan," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/11/2018).

 Baca Juga : Produksi Melimpah, Harga CPO Terpuruk

Darmin menjelaskan, saat ini harga CPO berada di kisaran USD420 per ton. Angka tersebut turun hampir sekitar USD110 per ton dari harga sebelumnya yang berada di angka USD530 per ton.

Oleh karena itu, keputusan ini dinilai tepat untuk membantu para pelaku usaha. Bahkan menurutnya, keputusan ini sangat mendesak untuk membantu para petani sawit yang ada di Indonesia.

"Sehingga kami tadi komite melihat bahwa ini sudah urgensi sudah keadaan yang mendesak terutama bagi petani dan semua pemain kelapa sawit," ucapnya.

 Baca Juga : Kampanye Hitam Rugikan Industri Sawit Indonesia

Darmin mengungkapkan, apabila harga CPO kembali membaik di kisaran USD500-an maka secara otomatis akan kembali dikenakan pungutan tarif. Akan tetapi tarif yang dikenakan nantinya tidak penuh.

Adapun tarif yang akan dikenakan jikalau harga CPO kembali normal adalah sebesar USD25 per ton untuk CPO. Sedangkan untuk turunan I sebesar USD10 dan turunan II USD5 per ton.

Seperti diketahui, berdasarkan PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang tarif layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada Kementerian Keuangan disebutkan bahwa tarif pungutan untuk CPO adalah sebesar USD50 perton, untuk turunan I USD30 per ton, dan turunan II USD20 per ton.

"Kalau naik lagi menjadi di atas USD549 maka pungutannya menjadi seperti sebelumnya. Kebijakan ini diambil mempertimbangkan bahwa dengan harga yang begitu rendah yang sebenarnya banyak pihak rugi itu sudah tidak bisa dilaksanakan dalam situasi ini," jelasnya.

Baca Juga: Demi Ekonomi RI, Hilirisasi Industri CPO Terus Dipacu

Darmin menambahkan, keputusan ini akan berlaku setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum. Ditargetkan, PMK tersebut bisa ditandatangani paling lambat akhir pada 2 Desember 2018.

"Nah itu yang sekarang kita 0 kan untuk sementara. Dan waktu ini saya diskusikan Jumat malam, dia katakan sebaiknya saya hanya bisa berikan itu (tanda tangan) setelah pulang tanggal 2. Tapi tentu berlakunya waktu tanggal 2," kata Darmin.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini