nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Begini Dampaknya Terlambat Serahkan Pesanan Kapal bagi Industri

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Selasa 27 November 2018 20:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 27 320 1983639 begini-dampaknya-terlambat-serahkan-pesanan-kapal-bagi-industri-9LaqoV7ybd.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Pemerintah tengah mencari win-win solution terkait keterlambatan kapal pesanan pemerintah maupun badan usaha dari usaha galangan kapal nasional.

Sebab, jika terjadi keterlambatan pesanan kapal dari waktu yang ditentukan, maka akan terlambat juga rencana kerja yang sudah ditetapkan.

Salah satu contohnya adalah PT Multi Ocean Shipyard (MOS) anak usaha PT Soechi Lines Tbk (SOCI) dalam memenuhi pesanan terutama dari PT Pertamina (Persero).

“Pertamina yang akan dirugikan dari semua keterlambatan yang terjadi. Bagaimana dengan distribusi minyak dalam negeri kalau kapalnya tidak tersedia? Pertamina terpaksa harus sewa, untuk sewa kan perlu biaya, sedangkan jika MOS bisa tepat waktu, Pertamina mestinya sudah bisa menggunakan kapal sendiri. Kerugian ini juga harus dipertimbangkan,” kata Pengamat Perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluhnovember (ITS) Wasis Dwi Aryawan di Jakarta, Selasa (27/11/2018).

 Baca Juga: Industri Galangan Kapal Ingin Diperlakukan seperti di Batam

Seperti yang sudah diketahui, Pertamina memesan tiga unit kapal tanker minyak olahan 17.500 LTDW. Seharusnya sudah selesai pada pertengahan 2015. Sudah tiga tahun terjadi keterlambatan.

Selain dari Pertamina, MOS juga menerima pesanan dari Dirjen Perhubungan Laut (Dithubla) Kementerian Perhubungan. Sebanyak tiga unit kapal perintis tipe 750 DWT dan kapal kenavigasian dipesan.

Jika dihitung dengan denda keterlambatan 1/1.000 dari nilai kontrak sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, MOS terancam denda hingga USD100 juta.

Ketua Indonesian Governance Professionals Association Hendy Fakhrudin, mengungkapkan banyak contoh kasus bisnis perusahaan termasuk emiten bermasalah diawali praktik yang tidak transparan dan tidak memenuhi prinsip akuntabilitas.

 Baca Juga: Pemerintah Tetap Pesan Kapal dari Dalam Negeri meski Terlambat

Hendy menyarankan manajemen perlu memberikan penjelasan secara rinci kepada publik. Langkah antisipasi dari potensi terjadi fraud, gratifikasi, dan sebagainya.

“Bayangkan, kontrak tanggal 7 Juni 2013 dengan masa pengerjaan 2 tahun, mestinya diserahkan 7 Juni 2015. Belum selesai, tapi perpanjangan kontrak baru terjadi 5 Oktober 2016. Ini artinya perpanjangan kontrak terjadi setelah wanprestasi.” kata Hendy.

Seperti yang diberitakan Okezone, Pemerintah akan mencari win-win solution terkait keterlambatan kapal pesanan pemerintah dari usaha galangan kapal nasional. Hal itu di katakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai berkunjung ke Malang, Jawa Timur, Minggu 21 Oktober 2018.

“Pemerintah akan mencari win-win solution terkait keterlambatan ini. Sebab kami melihat pesanan kapal milik pemerintah, terutama Kemenhub ini hanya sebagian kecil, yakni sebanyak 26 unit,” jelas dia.

Salah satu langkah yang akan diambil, ungkap Menhub, adalah dengan memanfaatkan jalur hukum melalui pengacara negara seperti Jaksa Agung. Namun, meski memanfaatkan jalur hukum, pemerintah tetap berkomitmen memberdayakan galangan kapal nasional.

“Keterlambatan ini jangan dilihat bahwa kita tidak akan pesan kapal dari galangan kapal nasional. Sebaliknya, kalau ada keterlambatan, tentu kita cari penyebabnya apa, selanjutnya kita lakukan pembinaan,” tegasnya.

Menhub Budi Karya menjelaskan, salah satu alasan keterlambatan berkaitan dengan persoalan pengiriman logistik komponen kapal.

“Ini kan efeknya juga karena nilai dolar yang masih menguat signifikan terhadap rupiah. Kami dari sisi pemerintah akan bersikap profesional,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini