Bantu Pendidikan Vokasi, Industri Diberi Insentif Pajak 200%

Avirista Midaada, Jurnalis · Kamis 13 Desember 2018 19:36 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 13 320 1990978 bantu-pendidikan-vokasi-industri-diberi-insentif-pajak-200-E5yaZOiaar.jpg Foto: Menko Darmin (Avirista/Okezone)

MALANG - Beberapa langkah telah dilakukan pemerintah guna mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pendidikan vokasi dengan melibatkan sektor industri. Bahkan pemerintah telah bersiap menyiapkan rumusan pemberian diskon bagi sektor industri yang bersedia terlibat dalam pendidikan vokasi.

"Kita memberikan fasilitas. Kita sebut namanya super deduction. Dia menggunakan bantuan, memberi bantuan atau melaksanakan pendidikan umum kita, SMK misalnya, berapapun kita nilai, dan kita ganti dengan pengurangan pajaknya. Yakni 200% dari yang dia berikan," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution usai memberikan kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (13/12/2018).

 Baca Juga: Hadapi Era Industri 4.0, Menko Darmin Revitalisasi SMK Digital

Darmin menyatakan pemerintah akan mengganti biaya yang dikeluarkan pelaku industri dua kali lipat." Kalau dia keluarkan Rp10 juta kita ganti Rp 20 juta. Itu berarti nanti anak didik kita bukan dia suruh itu tadi, membersihkan kamar mandi, payah kita nanti. Jadi ini benar-benar usaha serius untuk menyiapkan SDM kita," bebernya.

Kebijakan ini diberikan supaya sektor industri tak merasa keberatan bila harus berpartisipasi dalam pendidikan vokasi. "Mau mengikutsertakan industri untuk pendidikan vokasi ini. Jangan nanti dia merasa, ini nambah beban tambahan," bebernya.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan alokasi APBN 2019 guna mendorong peningkatan pendidikan vokasi melalui keterlibatan sektor pelaku industri.

"Kita sedang menyiapkan ini. Tahun depan anggarannya kan baru buat tahun depan. APBN kita tahun depan yang memuat pengembangan pendidikan vokasi itu," jelasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Rombak Pendidikan Vokasi, 4.000 SMK Direvitalisasi

Selain itu pemerintah tengah mendesain seperti apa struktur dan bagaimana modul yang digunakan. "Bulan -bulan ini kita mendesainnya seperti apa. Kalau modul kurikulum itu strukturnya gimana. Modulnya apa saja yang bisa diambil dulu. Jangan nanti dia pilih yang justru mau digusur sama ekonomi digital dan sebagainya," katanya.

Darmin mengatakan, nantinya semua industri wajib terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasi itu. "Memang kita akan melihat dulu, arahnya sebetulnya wajib itu. Tapi tidak serta merta lah. Artinya, terus terang industri kita juga enggak kuat-kuat amat," pungkasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini