LBH Masih Rahasiakan Fintech Pinjam Online yang Teror Konsumen
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini memanggil Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, terkait pengaduan masyarakat pinjaman online di Wisma Mulia 2, Jakarta. Di mana LBH Jakarta belum bisa menyebutkan 25 pinjaman online yang bermasalah.
Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Sirait mengatakan, pihaknya, saat ini belum bisa membuka nama-nama aplikasi pinjaman online yang diadukan oleh para korban. Sebab, LBH Jakarta terikat oleh perjanjian kerahasiaan data pelaporan korban.
"Jadi, kami belum bisa memberikan data tersebut. Karena, pada form pengaduan peminjaman online terdapat data korban akan kami rahasiakan," tuturnya di Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Baca Juga: OJK-LBH Berantas Pelanggaran Utang Online
Maka itu, lanjut dia, LBH Jakarta akan membutuhkan izin terlebih dahulu kepada dari para korban agar bisa membuka data 25 nama aplikasi pinjol yang bermasalah.
"Untuk memberikan data kami harus izin dulu dengan korbannya. Karena kalau tidak, maka sama seperti yang sudah dilakukan penyelenggara pinjaman online yang menyebarkan data pribadi, kita pun bisa saja berpotensi melakukan penyebaran data pribadi," ungkapnya.
Baca Juga: Asosiasi Dukung Penindakan Hukum Fintech Ilegal
Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018. Sebelumnya YLKI juga menerima pengaduan serupa sebanyak 72 keluhan yang berasal dari pengguna 25 perusahaan pinjaman online.
Adapun ke 25 nama inisial aplikasi pinjol legal yang bermasalah berdasarkan laporan dari LBH Jakarta, yaitu DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD dan KC.
(Dani Jumadil Akhir)
