nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kementerian PUPR Bantah Adanya Monopoli Pembangunan TOD oleh BUMN

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 14 Desember 2018 08:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 14 470 1991111 kementerian-pupr-bantah-adanya-monopoli-pembangunan-tod-oleh-bumn-ZEQniTN45S.jpg Hunian Konsep TOD (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menjawab kritikan tentang hunian terintegrasi dengan transportasi masal atau yang biasa disebut Transit Oriented Development (TOD). Pengembangan TOD ini disebut dimonopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Jenderal Penyediaan Peruamahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, tidak ada yang namanya monopoli dalam pengembangan hunian TOD. Menurutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menginisiasi konsep hunian baru.

Baca Juga: Bekasi Akan Punya 5 Kawasan Terintegrasi dengan LRT

Ketika itu, Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama untuk membangun hunian TOD di Stasiun Tanjung Barat. Dalam pembangunan tersebut, yang bertugas menyediakan tanah adalah pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) sedangkan yang bertugas membangun adalah perusahaan dari BUMN Karya.

"Pertanyaannya gini, kenapa pak kok dimonopoli sama BUMN? Tidak ada monopoli ini gerakan pertama kita," ujarnya dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (13/12/2018) malam.

Menurut Khalawi, yang dilakukan oleh BUMN adalah bukan monopoli melainkan memulai konsep pembangunan baru. Jika konsep baru tersebut berhasil maka swasta bisa masuk di dalamnya

Sebab untuk memulai sesuatu yang baru tidak bisa pemerintah langsung menyuruh swasta. Oleh karenanya sebagai badan usaha milik negara, pemerintah menyerahkan proyek ini kepada BUMN.

"Makanya kita mendorong ini supaya bisa membuat menarik. Kemudian TOD itu harus punya lahan di yang dekat tranportasi masal. Jadi nanti TOD baru mulai baru satu dua dibilang monopoli enggak ada monopoli. Jadi negara mentriger supaya kita duluan," jelasnya.

Baca Juga: Menteri Rini Akui Pembangunan Hunian TOD Terganjal Perizinan

Lagi pula, lanjut Khalawi, saat ini pihak swasta masih belum mau untuk turun langsung menggarap proyek ini. Menurutnya, swasta masih menghitung berapa keuntungan yang akan didapatkan.

"Swasta tuh biasanya masih liat liat karena konsep TOD masih kita kaji khususnya dengan skema KPBU ini," ucapnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini