nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ada 1.330 Aduan Korban, OJK Siap Cabut Izin Fintech Nakal

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 15 Desember 2018 11:12 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 15 320 1991631 ada-1-330-aduan-korban-ojk-siap-cabut-izin-fintech-nakal-blfybTZClC.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan secara tegas mencabut izin atau tanda terdaftar perusahaan financial technology (fintech) yang melanggar ketentuan dan merugikan konsumen.

”Siapa pun yang bersalah, harus mendapatkan tindakan yang jelas. Kalau ada fintech lending kami yang terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak ada keraguan untuk mencabut tanda terdaftarnya,” kata Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi, saat ditemui di kantornya, Jakarta.

Pernyataan Hendrikus tersebut menanggapi aduan 1.330 korban pengguna pinjaman online yang ditampung Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Hendrikus menjelaskan bahwa jumlah perusahaan fintech pinjam meminjam (fintech lending) yang terdaftar di OJK saat ini sebanyak 78 perusahaan.

Baca Juga: LBH Diminta Ungkap Identitas 25 Fintech Pinjam Online Nakal

LBH Jakarta telah memberikan inisial 25 perusahaan tekfin yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Hendrikus berharap LBH Jakarta dapat membantu dan memberi masukan kepada OJK supaya bisa memperbaiki dan mengembangkan industri fintech.

Untuk kepentingan tersebut, OJK meminta alat bukti dari para korban. Namun, LBH Jakarta belum memberikan data-data tersebut karena adanya kesepakatan kerahasiaan klien. ”Kalau sudah dapat data lengkap, OJK akan investigasi.

Kami meyakinkan supaya tidak ada yang menumpang isu, tidak boleh ada kepentingan lain selain perlindungan konsumen,” ujar Hendrikus.

Dia menjelaskan bahwa OJK hanya butuh satu korban yang membawa alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk melakukan tindakan pencabutan tanda terdaftar perusahaan tekfin yang melanggar hukum.

Baca Juga: LBH Masih Rahasiakan Fintech Pinjam Online yang Teror Konsumen

Dalam kesempatan yang sama, pengacara publik LBH Jakarta Yenny Silvia Sari Sirait menjelaskan pihaknya belum bisa memberikan data karena pada formulir pengaduan dijelaskan bahwa profil dan data korban yang mengadu dirahasiakan.

”Untuk memberikan data, kami harus izin dulu terhadap korbannya. Kalau tidak, kami bisa saja berpotensi melakukan penyebaran data pribadi, kami harus izin dulu,” ujar dia.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini