Share

PUPR Kebagian Duit Sukuk Negara Rp12,7 Triliun, Begini Komentar Menteri Basuki

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 21 Desember 2018 13:54 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 21 20 1994347 pupr-kebagian-duit-sukuk-negara-rp12-7-triliun-begini-komentar-menteri-basuki-GYdIcBQPmd.jpg Foto: Giri Hartomo

JAKARTA - Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 2018 adalah sebesar Rp22,53 triliun.

Dari jumlah tersebut alokasi pembiayaan lewat SBSN untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi yang paling besar dengan Rp12,7 triliun.

Menanggapi hal tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengatakan, pembiayaan bukan total dari jumlah anggarannya. Melainkan bagaimana tanggung jawab dari anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Baca Juga: Pemerintah Incar Pembiayaan Proyek lewat Sukuk Rp28,43 triliun pada 2019

Bahkan dirinya menyebutkan, jika setiap tahunnya pihaknya tidak pernah meminta penambahan anggaran. Bahkan kalau bisa, anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR bisa turun bukan naik.

"Bukan soal besarannya. Tapi tanggung jawab dan kepercayaan. Saya tidak pernah satu kalipun minta tambahan. Tapi dikasih terus. Karena buat saya DIPA itu bukan omzet, tapi itu tugas. Jadi tugas yang diberikan melalui DIPA itu yang saya kerjakan," ujarnya dalam acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Basuki sendiri mengaku jika pihaknya sangat terbantu dengan adanya alokasi anggaran untuk pembiayaan infrastruktur lewat SBSN ini sendri. Lewat anggaran SBSN ini sendiri pihaknya merasa dibantu oleh Kementerian Keuangan untuk selalu megawasi proyek yang sedang dikerjakan tersebut.

"Menurut saya sangat terbantu dengan program SBSN karena dipantau langsung progresnya oleh Kementerian Keuangan. Artinya kita dimonitor betul progresnya," ucapnya.

Menurut Basuki dengan ikutnya Kementerian Keuangan untuk mengawasi proyek tersebut, maka pihaknya juga akan secara otomatis untuk mengetatkan kembali pengawasannya. Bahkan dirinya mengaku selalu menanyakan progres proyek pengerjaan tersebut kepada pihak kontrkator.

 Baca Juga: Pembiayaan Lewat Sukuk Buat Proyek Infrastruktur Anti-Mangkrak

Pengetatan pengawasan tersebut juga meminimalisir terjadinya proyek-proyek yang mangkrak. Bahkan menurut Basuki, proyek-proyek yang menggunakan alokasi anggaran SBSN bisa rampung lebih cepat dari yang biasanya.

"Sehingga saya ikut terbantu untuk memonitor dan melakukan pengawasan mulai sejak pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa proses pelelangan dibatalkan, tidak semerta-merta proses pengadaan barang dan jasa itu," jelasnya.

Basuki mencontohkan, adalah ketika pihaknya melakukan pembangunan jalan tol Trans Jawa, ruas tol Pejagan-Pemalang. Ketika itu pengerjaan dari jalan tol tersebut sempat beberapa kali batal, akan tetapi karena menggunakan SBSN namun dirinya terus menggenjot dan meminta kepada pihak kontraktor untuk bisa menyelesaikannya.

"Misalnya tol Pejagan, itu beberapa kali batal. Tapi kredibilitas kita jaga betul, untuk bisa penyerapan SBSN ini sesuai dengan aturan. Jadi saya sangat terbantu dengan SBSN," kata Basuki.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini