nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RI Butuh Lembaga Pemeringkat Kredit UMKM

Kamis 27 Desember 2018 12:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 27 320 1996554 ri-butuh-lembaga-pemeringkat-kredit-umkm-4FgjrZfjSf.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

SOLO - Indonesia yang memiliki puluhan juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai perlu memiliki lembaga pemeringkat kredit yang fokus pada usaha mikro dan kecil. Pemerhati usaha mikro dan kecil, Sugiarso mengatakan keberadaan lembaga pemeringkat kredit tersebut bakal bermanfaat bagi lembaga perbankan serta usaha mikro dan kecil itu sendiri.

"Kalau lembaga tersebut berfungsi, keberadaannya bisa menekan banyak biaya, baik bagi lembaga penyalur pinjaman maupun unit usaha mikro dan kecil itu sendiri," katanya, dikutip dari Harian Neraca, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia diperkirakan lebih dari 50 juta unit. Keberadaan mereka selama ini juga menjadi katup penyelamat perekonomian nasional di tengah terbatasnya peluang kerja di sektor formal.

Baca Juga: BI Dorong UMKM Berbasis Pengendali Inflasi

Ia menjelaskan bahwa selama ini tidak ada database kelaikan usaha mikro dan kecil yang bisa menjadi dasar acuan bagi lembaga pembiayaan atau bank untuk menyalurkan kredit. Oleh karena itu, setiap pengajuan kredit oleh usaha mikro atau kecil, menurut dia, pasti didahului analisis kelayakan usaha mereka yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Akibatnya, biaya pengadaan kredit juga lebih mahal.

Bank bisa bekerja lebih cepat dan efisien dalam menyalurkan kredit bila mereka memiliki database masing-masing usaha skala mikro dan kecil karena dari data tersebut, perbankan bisa menyetujui atau menolak memberikan kredit. Gagasan mendirikan lembaga pemeringkat kredit sudah pernah dirintis dan dicoba sejak beberapa tahun lalu, namun belum bisa diterapkan dalam skala luas karena berbagai sebab.

Baca Juga: Cara Presiden Jokowi Bikin UMKM Melek Teknologi

Sugiarso menjelaskan pihaknya pernah melakukan studi banding di Korea Selatan (Korsel) yang sudah menjalankan lembaga pemeringkat kredit. "Di Korsel sudah berjalan karena masyarakatnya memiliki kepatuhan terhadap peraturan. Kalau di sini, untuk mengharuskan memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) saja masih sulit," katanya. Di Korsel, katanya, lembaga pemeringkat kredit dikelola sangat serius, bahkan petugas yang menganalisis pemeringkatan bergelar Ph.D.

Kendati kondisi Indonesia berbeda dengan Korsel, ia menegaskan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan lembaga pemeringkat kredit tetap diperlukan. Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan yang sudah pernah dirintis pemerintah tersebut sebaiknya segera diwujudkan.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini