Restu untuk Merpati Jadi Perusahaan Swasta hingga Fakta Tentang Utang Pembangunan Tol Cipali

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 06 Januari 2019 09:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 05 320 2000383 restu-untuk-merpati-jadi-perusahaan-swasta-hingga-fakta-tentang-utang-pembangunan-tol-cipali-UAPbiDJ1JO.jpg Pesawat Merpati (Foto: Okezone)

JAKARTA - Maskapai penerbangan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Merpati telah direstui oleh Menteri BUMN Rini Soemarno untuk terbang kembali. Bahkan Menteri Rini merestui jika nantinyaMerpati menjadi perusahaan swasta.

Kemudian ada fakta menarik tentang tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang disebut tanpa menggunakan utang. Ternyata tol yang dibangun oleh perusahaan milik Sandiaga Uno ini menggunakan utang yang berasal dari Kredis Sindikasi Perbankan.

Kemudian ada statemen dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang perekonomian Indonesia di tahun 2018. Menurut wanit yang kerap disapa Ani itu menyebut jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 mencapai 5,18%.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Menteri Rini Restui Merpati Jadi Perusahaan Swasta


Nasib PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) masih belum jelas, setelah dinyatakan tidak pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya beberapa waktu lalu. Pasalnya MNA berada dalam dua pilihan apakah bakal tetap menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau menjadi perusahaan swasta.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro menguatarakan, pada prinsipnya Menteri BUMN Rini Soemarno setuju soal melepas saham Merpati ke pihak swasta. Nantinya perusahaan bisa menjadi swasta sebab potensi porsi saham yang dilepas bisa mencapai 100%

Kendati demikian, BUMN harus membahas mengenai valuasi dari Merpati sebelum dilepas ke swasta. Pasalnya hal ini harus mendapatkan persetujuan dari stakeholder seperti Menteri Keuangan dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perhubungan

Kita sudah evaluasi, putusan harus dalam RUPS, kita bawa ke Menteri BUMN. Kemudian mengusulkan ke komite privatisasi di sana diketuai Menko. Dia mengundang rapat dalam hal ini menteri teknis, Menhub, Menkeu, BUMN setelah disetujui. Maka kita bawa surat persetujuan ke Komisi VI, RDP kemudian dirakerkan, begitu disetujui saya eksekusi," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama MNA Asep Eka Nugraha Defang melakukan proses menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk kembali beroperasi. Salah satunya, perusahaan membidik beberapa rute yang bakal dipakai oleh perseoran.

Dia menyebutkan Merpati tertarik memgambil rute timur. Pasalnya, perusahaan pelat merah ini sudah memiliki pengalaman untuk wilayah timur. "Kalau jalur mungkin juga timur kapan saja sudah siap. Tergantung keputusan Kementerian Perhubungan," jelasnya.

Tol Cipali Dibangun Tanpa Utang? Ini Fakta Sebenarnya


Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno kembali melontarkan statement yang kontroversial tentang pembangunan infratruktur tanpa utang. Kali ini, Sandi meyebut jika ketika perusahaannya membangun jalan tol Cikopo Palimanan (Cipali) sama sekali tanpa menggunakan utang.

Statement tersebut langsung dibantah oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna. Herry TZ menyebut jika pembangunan jalan tol Cipali itu menggunakan dua pendanaan yakni equity perusahaan dan utang.

Adapun porsinya adalah 30% merupakan berasal dari equity. Sedangkan 70% sisanya berasal dari utang Badan Usaha Jalan Tol tersebut.

"Membangunnya itu uangnya ada yang berutang ada yang equity. Utangnya 70%, Equity-nya 30%," ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (3/1/2019).

Herry sendiri menjelaskan yang berutang pada pembangunan jalan tol tersebut bukanlah pemerintah. Melainkan pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam hal ini adalah PT Lintas Marga Sedaya (LMS).

"Pemerintah enggak berutang di sana. Dari hubungannya pemerintah berkontrak dengan LMS. LMS tugasnya membangun memelihara dan mengoperasikan selama masa konsesi," jelasnya.

Herry menambahkan, dalam pengerjaan ini pemerintah memakai skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kerjasama dengan skema KPBU sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah sejak lama.

"Iya skemanya pakai KPBU semua," ucapnya.

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 5,15% di 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 diperkirakan mencapai 5,15%. Proyeksi itu meleset atau lebih rendah dari asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar 5,4%.

Sri Mulyani menjelaskan, proyeksi itu berdasarkan kondisi perekonomian di sepanjang tahun 2018. Di mana ekonomi global memang mengalami gejolak mulai dari kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), kemudian membuat terjadinya arus modal keluar (capital outlows) dari negara emerging market ke AS.

Hal ini juga yang pada akhirnya mempengaruhi penguatan Dolar terhadap seluruh mata uang di dunia, termasuk Rupiah yang sepanjang tahun 2018 mengalami pelemahan.

"Meski demikian kita lihat momentum pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Diperkirakan sampai akhir tahun 2018 berada di 5,15%," ujar dia dalam konferensi per kinerja APBN 2018 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Nilai tukar Rupiah tercatat mengalami deviasi cukup besar dari asumsi dalam APBN sebesar Rp13.400 per USD ke Rp14.247 per USD. Secara tahunan, hingga 31 Desember 2018 Rupiah terdepresiasi 6,31%.

Selain itu, harga minyak juga meleset dari asumsi sebesar USD48 per barel kini realisasinya USD67,5 per barel. "Lifting minyak kita di bawah yang diasumsikan. Asumsinya 800 ribu bph dan realisasinya 776 ribu bph. Lifting gas asumsinya 1.200 boepd dan realisasi nya 1.136 boepd," katanya.

Komponen ekonomi makro lainnya, seperti inflasi cukup baik yakni sebesar 3,13% di 2018, atau berada di bawah asumsi yang sebesar 3,5%. Adapun suku bunga SPN 3 bulan asumsi sebesar 5,2% dengan realisasinya lebih rendah yakni 4,95%.

"APBN 2018 ini pertama kalinya dalam 15 tahun tidak dilakukan perubahan. Tidak ada undang-undang perubahan. Jadi ini APBN sama dengan yang disampaikan di DPR untuk 2018. APBN kita pelaksanaan 2018 adalah sangat baik dan optimal," jelas Sri Mulyani.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini