nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Kaji Penurunan Pajak Penghasilan Badan

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 09 Januari 2019 10:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 09 20 2001889 sri-mulyani-kaji-penurunan-pajak-penghasilan-badan-bDFaU77CU8.jpg Pajak (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji opsi penurunan corporate tax atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang saat ini di tetapkan 25%. Penurunan ini untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

“Kita kaji penurunan PPh Badan, karena berdasarkan komparasi dengan negara emerging, tarif kita 25% memang tidak tinggi, tapi bukan yang paling rendah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, tarif PPh Badan di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura sebesar (17%), Thailand (20%), Vietnam (22%), dan Malaysia (24%). Padahal penyesuaian tarif PPh Badan ini bisa menjadi insentif bagi pelaku usaha karena bermanfaat mendorong industri manufaktur yang berbasis ekspor maupun substitusi impor.

“Dengan Malaysia dan Thailand, kita tidak lebih jelek. Tapi lebih rendah dibandingkan Filipina yang 30%. Semua ini ingin menurunkan rate pajak, tapi jangan sampai penurunan ini jadi backfire ,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Pengusaha Minta Tarif PPh Badan Turun, Sri Mulyani: Itu Butuh Proses Panjang

Namun, ia mengakui penetapan tarif PPh Badan ini membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 36/2008 mengenai Pajak Penghasilan, karena tidak bisa diputuskan melalui penerbitan inpres maupun peraturan menteri keuangan (PMK). “Kami melakukan evaluasi dan kajian, tapi PPh Badan membutuhkan perubahan UU. Jadi, ada proses politik dan legislasi dengan DPR, tidak bisa melalui inpres dan PMK,” ujarnya.

Saat ini untuk meningkatkan minat pelaku industri dalam negeri, pemerintah sudah menyiapkan fasilitas insentif perpajakan lainnya, seperti pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday maupun fasilitas pengurangan pajak atau tax allowance.

Selain itu, upaya lain dari otoritas fiskal kepada pelaku usaha adalah memperbaiki pelayanan melalui sinergi antara institusi pajak maupun kepabeanan dan cukai. “Kami juga melakukan pelayanan terpadu antara pajak dengan bea cukai. Melalui kolaborasi ini, maka pelayanan kepada pelaku usaha dapat semakin baik,” ujarnya.

pajak

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani berharap pemerintah dapat terus melanjutkan inisiatif reformasi perpajakan bagi dunia usaha. Insentif perpajakan berupa penurunan tarif PPh Badan di nilai bisa meningkatkan daya saing pelaku bisnis. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat merealisasikan insentif perpajakan progresif berdasarkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dengan harapan usaha yang membuka lapangan kerja lebih besar dapat menikmati insentif lebih besar.

Kemudian insentif pengurangan pajak (tax deduction) bagi bisnis yang melakukan riset dan pengembangan serta menggulirkan pendidikan vokasi di pandang dapat meningkatkan daya saing. “Tapi, perlu diingat persaingan semakin ketat. Pemerintah melakukan berbagai reformasi termasuk dalam perbaikan pengelolaan perpajakan dan kepabeanan, tapi negara-negara tetangga juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, perubahan tarif PPh Badan dimaksudkan agar rasio pajak bisa semakin meningkat.

Selain kenaikan tarif PPh, perbaikan administrasi di perlukan agar rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) membaik. Pada tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.577,77 triliun. Target ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dengan penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.315,9 triliun.

(Ant/Oktiani Endarwati)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini