nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bebaskan DP Kredit Kendaraan, Menko Darmin: Dampaknya Enggak Besar

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 11 Januari 2019 15:44 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 11 320 2003157 bebaskan-dp-kredit-kendaraan-menko-darmin-dampaknya-enggak-besar-7xsbzEoWCw.jpg Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merelaksasi ketentuan uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan alias multifinance atau leasing. Dengan demikian, bila semula membeli kendaraan mobil dan motor dikenakan DP, kini bisa dilakukan tanpa DP.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Beleid itu menyatakan perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) netto lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan uang muka untuk motor dan mobil sebesar 0%.

Baca Juga: Nasib Penyaluran Kredit Perbankan saat Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kebijakan relaksasi itu tak memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan kredit yang ditargetkan 12%-13% di tahun ini. Menurut dia, sebab selama ini sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan pembiayaan yang mengambil langkah duluan membebaskan uang muka.

"Ada dampaknya (ke pertumbuhan kredit), tapi enggak besar-besar amat juga. Karena selama ini, kredit pakai finance company itu juga sudah banyak yang enggak pakai DP," kata dia di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Padahal dalam aturan sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban uang muka untuk sepeda motor dan mobil paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 25%. Namun, sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan DP

grafik

"Sebenarnya kan udah jalan (DP 0%). Memangnya kalau orang beli kendaraan untuk ojek online itu dari dari mana," imbuhnya.

Selain itu, Darmin juga menilai aturan baru tersebut tak memberikan pengaruh signifikan pada konsumsi rumah tangga. Kata dia, aturan itu hanya regulasi yang menambah jenis skema pembiayaan saja.

"Ini menambah jenis pembiayaan saja. Kalau soal skemanya finance company beda dengan bank. Kalau bank dia enggak mau tanpa DP, karena dia enggak mau repot-repot mengenal ini siapa nih (debitur), tapi kalau finance company dia lihat mana rumahnya, sehingga tanpa DP dia berani. Jadi kalau enggak bayar diambil kendaraannya," jelas dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini