nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gubernur DKI Benahi Tata Ruang Jakarta

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 31 Januari 2019 11:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 31 470 2011816 gubernur-dki-benahi-tata-ruang-jakarta-5jIyyNr1bO.jpg Perkotaan (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membenahi tata ruang dan wilayah. Selama ini aturan atau kebijakan yang ada hanya mengatur berdasarkan bidang tanah, bukan sebagai sebuah kawasan. Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang mengacu pada bidang tanah misalnya pembangunan dekat jalan raya yang memiliki koefisiensi lantai bangunan (KLB) lebih tinggi membuat perusahaan swasta mau bertransaksi, sementara jika jauh dari jalan raya KLB-nya rendah sehingga swasta enggan investasi.

“Di situlah muncul ketimpangan. Ke depan kita berorientasi pada perencanaan kawasan, perizinan juga orientasinya kawasan, bukan per bidang tanah. Jadi sering kita menemukan satu kawasan di satu sisi ada gedung yang bisa tinggi sekali, gedung sebelahnya pendek, padahal kawasannya sama,” ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Kemudian pengubahan tata ruang juga terkait keberadaan permukiman kumuh, padat, dan miskin. Permukiman tersebut tidak hanya di pinggiran kota, tapi justru berada di tengah kota, terutama di bantaran sungai/kali. Maka itu, untuk membenahi kota dibutuhkan aturan atau kebijakan yang membuat berbagai pihak termasuk perusahaan swasta bisa melakukan pembangunan.

Kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat secara sosial dan bisnis sehingga kawasan dapat berkembang pesat. Contoh paling sederhana adalah pembangunan rumah susun. Keberadaan rumah susun di Jakarta yang murah adalah milik pemerintah.

Baca Juga: 5 Kota di Asia yang Cocok untuk Perusahaan Teknologi, Termasuk Indonesia?

Sementara pihak swasta selalu mengambil yang tinggi atau mahal sebab aturan yang ada membuat mereka tidak menguntungkan untuk membangun rumah susun di tengah kota. “Hari ini di berbagai tempat di Jakarta rata-rata 30% - 40% apartemen kosong karena apartemen dibangun sebagai investasi, bukan dibangun untuk dihuni.

Nah, ini yang akan diubah,” kata Anies. Selain mengubah RT/RW berdasarkan kawasan, Pemprov DKI juga akan menciptakan lapangan pekerjaan dan aturan yang memungkinkan tersambungnya antara penghasil jasa dengan pembeli jasa.

Terpenting pelatihan-pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan agar bisa naik kelas. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu membantah apabila konsep penataan di permukiman kumuh dengan cara menggusur justru yang dilakukan Pemprov DKI menciptakan aturan yang membuat terjadi transaksi ekonomi.

“Kalau transaksi ekonomi tidak terjadi, maka urban renewal harus selalu dilakukan pemerintah. Jadi bukan Pemprov DKI menuju tempat kemudian menggeser orang. Itu pendekatan lama,” ucapnya. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan, penataan selama ini sifatnya sporadis dan hanya mempercantik luarnya. Ironisnya, hidup masyarakat yang lingkungannya dipercantik tetap miskin dan susah.

Periode Maret-September 2017, Jumlah Penduduk Miskin Daerah Perkotaan Turun 401.000 Orang 

Untuk itu, penataan harus dilakukan bersama-sama sehingga ada collaborative approach memecahkan seluruh masalah. Dia optimistis konsep penataan permukiman di Jakarta bisa menjadi contoh bagi penataan kota-kota lain di Indonesia.

“Kita ingin jadi center of excellence menangani rumah kumuh di Indonesia,” ungkapnya. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengaku tidak heran dengan keinginan Gubernur Anies untuk merevisi aturan tata ruang terlebih dulu sebelum melakukan penataan sebab banyak permukiman kumuh yang menempati lahan negara.

Misalnya Kampung Akuarium, Jakarta Utara yang dijadikan percontohan. Kampung Akuarium merupakan kawasan pendukung cagar budaya seperti Pasar Ikan dan Kota Tua. Di sisi lainnya juga terdapat area untuk ruang terbuka hijau guna mendukung aliran air ke laut.

Sementara dalam peta tata ruang DKI Jakarta, Kampung Akuarium tercatat sebagai zona milik pemerintah daerah. Jika mengikuti aturan berlaku, menurut dia, akan sulit membenahi kampung-kampung yang berdiri di tanah negara. Bila satu lokasi dilegalkan untuk permukiman, maka akan menyulitkan Pemprov DKI dalam penataan lain misalnya program normalisasi sungai.

Di samping itu, penataan kampung di atas tanah negara tidak bisa menjanjikan warga atas hak milik bagi tanah tersebut. “Apabila tanah negara mau dikembangkan, pengawasannya tetap berada di tangan pemerintah. Pemerintah harus tetap hadir memastikan perawatannya karena hal teknis dari bangunan vertikal tidak semudah rumah tapak,” ungkap Nirwono.

(Bima Setiyadi)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini