Iklim Investasi di RI Akan Membaik Pasca-Pemilu
JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, iklim investasi di Indonesia masih prospektif. Para investor diyakini bakal menanamkan modalnya pascapemilu April mendatang.
Direktur Wilayah I BKPM Agus Joko Saptono optimistis investasi akan rebound setelah pelaksanaan pemilu. Menurut dia, kondisi politik pada 2019 tidak sama dengan pelaksanaan pemilu 2014.
”Setelah pemilu kita masih punya waktu. Pada April-Desember 2019 kita akan lebih konsentrasi bagaimana membantu para investor merealisasikan investasinya,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Baca Juga: BKPM Optimis Investasi Meningkat di Tahun Politik
Agus menuturkan, pihaknya akan memaksimalkan layanan online single submission (OSS) untuk mempermudah investor melakukan investasi. Di sisi lain, kinerja satgas akan dimaksimalkan untuk mengawal investor.
”Satgas sudah terbentuk di setiap kementerian hingga daerah sejak Perpres Nomor 91/ 2017 terbit. Kita harapkan satgas bisa bekerja lebih baik tahun ini dalam mengawal investor merealisasikan komitmennya berinvestasi di Indonesia,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% masih tergolong moderat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Indonesia pada 2018 sebesar 5,17%.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai kelompok berpendapatan tinggi, maka pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 7%.
”Indonesia harus lepas dari ancaman middle income trap. Itu membutuhkan kira-kira pertumbuhan investasi secara tahunan harus mencapai sekitar 40%. Ini bukan suatu pekerjaan ringan, tetapi sangat berat,” ujarnya.
Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih di level USD3.800 per tahun. Menurut dia, untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, maka perlu dilakukan reformasi komprehensif yang menyentuh persoalan mendasar terutama dari sisi supply side perekonomian.
”Tanpa sentuhan yang mendasar itu, saya kira kita hanya mimpi untuk keluar dari perangkat middle income trap,” kata Nawir. Nawir menuturkan, masalah tenaga kerja masih menjadi salah satu hambatan dalam berinvestasi di Indonesia.
Baca Juga: Korupsi Bikin Investor Asing Enggan Berinvestasi di Indonesia
Untuk itu, pemerintah harus mempertimbangkan kembali rezim ketenagakerjaan yang ada sekarang. ”Persoalan investasi bukan hanya di pusat, tetapi juga sebagian besar di daerah. Hambatan birokrasi, koordinasi pusat dan daerah harus diperkuat,” ungkapnya.
Menurut dia, meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri, hambatan masih sering terjadi di daerah. ”Jadi, paket kebijakan ini tampaknya tidak terimplementasi dengan baik di daerah.
Implikasinya kita lihat di pertumbuhan ekonomi dengan skala rendah,” tuturnya. Nawir memperkirakan kinerja investasi pada 2019 tidak akan bergerak dengan baik karena investor masih wait and see.
Namun, lonjakan investasi diperkirakan akan terjadi setelah pemilu 2019. ”Setelah pemilu saya kira investor akan melakukan keputusan apakah mau terus masuk atau tidak. Namun, kami harap semester II/2019 dari Juli ke depan akan ada perubahan-perubahan dalam iklim investasi kita,” jelasnya. (Oktiani Endarwati)
(Dani Jumadil Akhir)
