nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri ESDM Ungkap Solusi agar Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 11 Februari 2019 20:48 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 11 320 2016553 menteri-esdm-ungkap-solusi-agar-subsidi-lpg-3-kg-tepat-sasaran-SiGEL97U4T.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, penyebab dari penyaluran LPG 3 kilogram (kg) yang belum tepat sasaran hingga saat ini. Hal tersebut untuk menanggapi pertanyaan pihak Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja, mengenai banyaknya penggunaan LPG 3 kg bukan oleh masyarakat tidak mampu.

Jonan menilai, permasalahan tersebut dikarenakan terus berlarut-larut memperdebatkan penerapan distribusi tertutup atau terbuka untuk gas melon itu.

"Permasalahan yang besarnya bukan distribusi. Selama ini debat (distribusi) tertutup atau terbuka. Kalau dilakukan terbuka dan tertutup, ini enggak akan selesai karena ini barang bergerak," kata dia di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (11/2/2019).

 Baca Juga: Harga Gas Elpiji 3 Kg Berbeda-beda, Ini Penjelasan Menteri ESDM

Dia menjelaskan, subsidi LPG 3 kg berbeda dengan subsidi pada commuter line atau KRL. Kata dia, dalam skema subsidi di KRL, barangnya tidak bergerak alias tetap di situ, sementara LPG 3 kg merupakan barang bergerak.

"Jadi ini bukan soal subsidi semata karena distribusi LPG 3 kg sulit sekali. Ini beda dengan subsidi tarif kereta Jabodetabek yang pakai gate, kalau enggak pakai kartu yang enggak bisa naik. Tapi kalau tabung LPG kan pindah-pindah," jelasnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, subsidi LPG 3 kg seharusnya diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima, skemanya dengan menggunakan kartu. Pasalnya, selama ini volume penyaluran LPG 3 kg dari tahun ke tahun terus membengkak atau melebihi kuota yang ditentukan.

 Baca Juga: Pertamina: Elpiji 3 Kg Tidak Boleh Dijual di Bukalapak hingga Tokopedia

Jonan mengakau, sudah mengusulkan skema tersebut, namun aturan itu masih belum dapat ditetapkan karena melibatkan keputusan dengan beberapa kementerian terkait. Di antaranya dengan salah satunya Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Kami sangat mendorong adanya subsidi langsung ini. Pertamina yang ditunjuk pasti akan senang. Ini solusi jangka panjang tapi ini belum final itu kan kaitannya sama kementerian lain, termasuk Kementerian PMK," katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini