nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mahalnya Tiket Pesawat hingga Tarif Tol Trans Jawa Akan Diturunkan

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 17 Februari 2019 22:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 17 320 2019257 mahalnya-tiket-pesawat-hingga-tarif-tol-trans-jawa-akan-diturunkan-IyiH5JiXB7.jpg

JAKARTA - Tahun 2019 merupakan tahun penuh berkah bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bagaimana tidak, sejumlah kebijakan yang dikelarkan pemerintah pada tahun ini begitu memanjakan para PNS.

Sementara itu, belakangan harga avtur menjadi kambing hitam atas mahalnya harga tiket pesawat. Namun Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan bukan hanya avtur yang mempengaruhi harga tiket pesawat.

Disisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana menurunkan tarif tol Trans Jawa. Hal tersebut dilakukan setelah adanya protes dari Asosiasi Lgoistik yang menyebutkna jika tarif tol ini mahal.

Ketiga berita tersebut menjadi yang paling banyak dibaca di Kanal Okezone Finance selama sepekan. Berikut selengkapnya:

Gaji Naik hingga Tunjangan Maksimal, Tahun 2019 Penuh Berkah untuk PNS


2019 tampaknya merupakan tahun penuh berkah bagi para pegawai pemerintah. Mengapa? Karena di tahun ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa kenaikan gaji bagi para pegawai pemerintah.

Terlepas tahun 2019 merupakan tahun politik yang bagi Jokowi sendiri adalah calon presiden petahana, tetapi kabar gembira berupa kenaikan gaji pegawai pemerintah ini patut diapresiasi.

Nah, apa saja kebijakan-kebijakan yang dijanjikan Presiden Jokowi kepada para pegawai pemerintah ini? Berikut rinciannya yang dilansir dari CekAja.com:

Gaji PNS naik 5%

Kabar rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah tersebar sejak tahun 2018 lalu. Jokowi mengatakan akan ada kenaikan gaji PNS rerata sebesar 5% pada 2019 ini. Bukan hanya PNS, kenaikan gaji tersebut juga diberikan kepada para pensiunan, TNI, dan Polri.

Gaji tersebut akan berasal dari APBN 2019. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan gaji tersebut disesuaikan dengan angka inflasi. Dia menilai sudah tidak relevan lagi jika gaji PNS masih diberlakukan dengan besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam APBN 2019, postur anggarannya meliputi belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun dan pendapatan negara mencapai Rp2.165,1 triliun. Dari postur anggaran tersebut, belanja pemerintah pusat yang salah satunya untuk gaji PNS mencapai Rp1.634,3 triliun.

Jokowi menaikan gaji PNS karena selama beberapa tahun ini memang belum ada kenaikan gaji PNS. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatan kualitas layanan publik.

Gaji perangkat desa

Jokowi juga telah berjanji untuk merevisi PP No. 11/2015 dan PP No. 47/2015 menjadi PP terbaru yang akan memuat besaran gaji perangkat desa. Perangkat desa akan menerima gaji pokok setara dengan Golongan IIA.

Sekedar informasi, PNS Golongan IIA, dalam PP No. 30/2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil telah menetapkan besaran gaji pokok.

Adapun gaji paling rendah untuk golongan IIA mencapai Rp1,92 juta dan paling tinggi mencapai Rp3,21 juta. Itu artinya, para perangkat desa ini juga nantinya akan mendapat penghasilan per bulannya berkisar antara Rp1,92 juta hingga Rp3,32 juta per bulan.

Seperti diketahui, perangkat desa merupakan jabatan yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas sebagai unsur pembantu desa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 disebutkan penghasilan perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit mencapai 50% dan paling banyak 60% dari gaji kepala desa. Perangkat desa juga menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Tunjangan kinerja maksimal Kementerian ATR/BPN

Kabar terbaru, Presiden Jokowi telah berjanji untuk memberikan tunjangan kepada para pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kerja kerasnya.

Pemberian tunjangan tersebut didasarkan atas kinerja pegawai BPN pusat dan daerah yang telah melampaui target terkait sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat.

Jokowi mengatakan tunjangan para pegawai kementerian ini sebelumnya hanya Rp500.000 kemudian naik menjadi Rp5 juta hingga saat ini direncanakan Rp9 juta. Besaran tunjangan tersebut diberikan atas dasar apresiasi kepada para pegawai yang telah bekerja keras siang dan malam.

Memang, kabar gembira kenaikan gaji bagi para pegawai pemerintah ini menuai pro dan kontra. Terutama dari kalangan oposisi pemerintah yang menilai kebijakan populis Jokowi tersebut berbau politis.

Namun, seperti dikatakan dari awal, terlepas dari berbagai pendapat tersebut, tentu saja bagi Anda yang juga merupakan pegawai pemerintah atau PNS akan gembira menyambutnya bukan?

Bukan Avtur, Ini Penyebab Mahalnya Harga Tiket Pesawat


Harga avtur dikaitkan dengan persoalan kenaikan harga tiket pesawat di Indonesia. Mahalnya harga tiket domestik menyebabkan penumpang dengan penerbangan tujuan tertentu malah lebih memilih terbang dan transit ke luar negeri terlebih dahulu dibanding membeli tiket langsung menuju tempat tujuan.

“Data Kantor Imigrasi Aceh yang menunjukkan peningkatan permintaan pembuatan paspor. Ironisnyaa, pembuatan paspor ini dilakukan untuk menyiasati penerbangan Banda Aceh ke Jakarta melalui Kualalumpur dibandingkan penerbangan langsung karena perbedaan harga tiket yang lumayan jauh. Melalui fakta ini lah kemudian mucul petisi online yang meminta Maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiket domestik,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan saat dihubungi Okezone, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Pernyataan Direktur Utama Garuda Indonesia yang juga ketua Indonesia National Air Carriers Association (INACA) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra yang meminta Pertamina menurunkan harga avtur Karena dianggap sebagai penyebab utama kenaikan harga tiket menimbulkan beragam tanggapan.

Menurut ketua INACA, avtur memberikan kontribusi sebesar 40% dari biaya operasional. Melihat lebih jauh lagi ke dalam komponen operasional pesawat terbang, ada beberapa komponen yang menjadi acuan.

Dilihat dari urutan dan kontribusinya, komponen tersebut adalah biaya leasing pesawat, biaya maintenance, repair dan overhaul, biaya avtur (Bahan Bakar), biaya SDM, dan biaya asuransi.

“Untuk biaya leasing pesawat menjadi kontibusi utama dalam biaya operasional karena sebagian besar pesawat yang beroperasi di Indonesia adalah pesawat sewa, bukan milik sendiri. Sebagai contoh maskapai nasional Garuda Indonesia, dari 202 unit pesawat yang dioperasikan, 180 unit merupakan pesawat sewa, dan yang dimiliki oleh Garuda Indonesia hanya berjumlah 22 unit. Dengan jumlah yang sangat banyak ini, biaya leasing pesawat menjadi sangat besar,” ujar Mamit.

Hal ini dikarenakan pesawat yang disewakan menggunakan perhitungan harga pesawat baru yang mana membuat harga sewa menjadi cukup tinggi. Biaya maintenance pesawat pun menjadi komponen yang besar juga karena setiap pesawat akan dilakukan preventive maintenance sebelum dan sesudah mendarat di bandara, dan setelah itu lalu biaya bahan bakar dimasukkan di dalam komponen perhitungan.

“Jika avtur dijadikan sebagai komponen tertinggi biaya operasional, sangat tidak fair karena di dalam komponen perhitungan harga tiket, biaya bahan bakar hanya dikenakan sebesar 26% dari harga tiket,” sambungnya.

Pasalnya untuk biaya avtur sendiri, Indonesia sebagai negara yang termasuk net importir minyak menetapkan harga yang cukup kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

Tarif Tol Trans Jawa Akan Diturunkan


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberi isyarat untuk menurunkan tarif tol khususnya Trans Jawa. Hal tersebut dia katakan setelah melakukan pertemuan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) di Kantornya pagi ini.

Menurut Basuki, pihaknya memang mengharapkan agar tarif tol bisa turun. Namun saat ini Kementerian PUPR dengan BUJT dan ATI sedang merumuskan mengenai mekanisme penurunannya.

"Sedang kita bicarakan dengan BPJT (penurunan tarif tol)," ujarnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Ada beberapa opsi yang muncul untuk menurunkan tarif tol tersebut agar BUJT juga tidak merugi. Opsi pertama adalah dengan perpanjangan masa konsesi (hak kelola jalan tol).

Lalu opsi kedua adalah kemungkinan untuk penurunan pajak badan. Dan opsi terakhir adalah subsidi cash, maksudnya adalah jika tarif seharusnya Rp1.500 per kilometer diturunkan menjadi Rp800 per kilometer dengan selisihnya akan disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Namun demikian dengan berbagi faktor tadi sedang ditindak lanjuti oleh tim kecilnya, BPJT dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) untuk merumuskan berapa kalau memang bisa memenuhi aspirasi itu dengan catatan catatan itu berapa kira-kira yang bisa diturunkan," katanya.

Selain itu, muncul juga opsi lainya yakni pemberian subsidi silang. Maksud dari subsidi silang ini sendiri adalah beberapa ruas tol yang memiliki tarif tinggi seperti Tol Batang-Semarang nantinya akan diturunkan, sedangkan tarif tol yang murah akan dinaikan.

"Itu salah satu opsi, tapi kami harus lihat reaksi masyarakat," ucapnya.

Tarif tol Batang-Semarang sendiri dipatok tarif sebesar Rp1.500 per kilometer. Rencananya tarif tol tersebut akan diturunkan menjadi Rp800 per kilometer.

Sedangkan tarif tol yang murah salah satunya adalah tol Jakarta-Cikampek. Jalan tol ini sendiri memiliki tarif Rp200 per kilometernya yang artinya nantinya akan dinaikan menjadi Rp800 per kilometer untuk menutupi penurunan tarif Batang-Semarang.

"Misalnya, Jakarta-Cikampek berapa per km? Rp200 per km. Coba deh begitu masuk yang baru, Rp1.000. Jomplang kan. Jadi tergantung tahun investasi," katanya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini