nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Darmin Cs Kaji Jenis Komoditas Pertanian Bakal Kena Pajak

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 19 Februari 2019 16:17 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 19 20 2020132 menko-darmin-cs-kaji-jenis-komoditas-pertanian-bakal-kena-pajak-PBfX3dkdOX.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi tentang pangan di kantornya. Dalam rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pertanian.

Ditemui usai rapat, Kepala Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofyanto Kurniawan mengatakan, rapat koordinasi tersebut adalah untuk membicarakan mengenai dampak kebijakan Pajak Pertambangan Nilai (PPN) pada hasil pertanian.

"Kami masih coba mendalami dampak dan sebagainya, impact-nya ke petani seperti apa, kemudian timing yang pas seperti apa, kami coba cari solusi terbaik," kata dia saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/2).

 Baca Juga: Menko Darmin Cari Cara agar Petani Tidak Kena Pajak

Menurut Rofyanto, pemerintah ingin memastikan yang terbaik terhadap PPN pertanian, sehingga beban petani bisa menjadi lebih ringan.

"Sebenarnya PPN pertanian itu kami inginnya ringankan beban petani," ucapnya.

Saat ini pihaknya tengah membahas hal-hal penting yang akan dimasukkan dalam aturan. Sebagai sah satu contohnya adalah terkait komoditas pertanian apa saja yang bakal diatur dalam kebijakan tersebut.

"Harus ada definisinya mengenai produk pertanian seperti apa, nanti kebijakannya seperti apa, itu masih mau kami rapatkan, perdalam lagi sebelum regulasinya kami terbitkan," katanyaa.

 Baca Juga: Sri Mulyani Tak Pungut Pajak Baru di 2019

Sementara terkait adanya kemungkinan PPN komoditas pertanian bakal dihapuskan, Rofyanto menegaskan hal itu pun masih harus dikaji lebih lanjut. Karena harus dilihat terlebih dahulu apa saja dampaknya.

"Masih dikaji dampaknya, kira-kira seperti apa," ucapnya.

Dalam membuat kebijakan, nantinya pemerintah akan memerhatikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan sejumlah pasal pada PP nomor 31 tahun 2007 yang menetapkan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

"Kami akan mengacu ke putusan MA. Kami berikan solusi ke petani, jadi kebijakan seperti apa yang akan kami tempuh, akan kami lihat lagi, analisis," kata Rofyanto.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini