Plafon KUR Naik Jadi Rp140 Triliun, Begini Penjelasannya
BANDUNG - Plafon kredit usaha rakyat (KUR) untuk 2019 mencapai Rp140 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan plafon KUR 2018 sebesar Rp123 triliun. Meski menaikkan plafon KUR lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Keuangan menegaskan bahwa bunga kredit masih di angka 7% per tahun.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menjelaskan peningkatan plafon KUR tersebut mempertimbangkan antara lain pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan 5,2%, pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48% (yoy) tingkat inflasi terjaga di tingkat 2,88% sampai dengan September 2018.
"Dengan elastisitas daripada pertumbuhan dengan permintaan kredit berada di kisaran 1,25 maka kami perkirakan 12% pertumbuhan KUR-nya," ujar Iskandar.
Baca Juga: KUR 2019 Ditetapkan Rp140 Triliun dengan Bunga 7%
Sementara itu, lanjut dia, anggaran pembayaran bunga ditetapkan sebesar Rp 11,989 triliun untuk 2019. Iskandar memastikan pula sebanyak 60% alokasi KUR pada 2019 akan dimanfaatkan untuk sektor produksi antara lain pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.
Penyaluran kredit bagi pengusaha mikro jadi angin segar untuk pelaku usaha yang ada di daerah. Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, dengan peningkatan kredit yang dialokasikan kepada pengusaha mikro, diharapkan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional.
Ketua Umum LSM PMPR Indonesia, Rohimat saat menggelar acara "Dialog Dukungan PMPRI Terhadap TNI Polri Dalam Mengawal Pemilu Damai Demi Terciptanya Stabilitas Ekonomi" yang digelar di Bandung, Rabu (20/2/2019) mengungkapkan peningkatan anggaran KUR di tahun 2019 menjadi Rp140 triliun merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghidupkan ekonomi mikro.
Selain itu, PMPR Indonesia juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan dana desa (DD). Karena, lanjut Rohimat, manfaat DD sangat efektif dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di perdesaan.
"Kedua pos anggaran itu sangat strategis sekali. Di mana KUR diperuntukkan pada sektor ekonomi kerakyatan, sementara DD lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur desa. Kalau ini terus dipertahankan, ke depannya tidak ada lagi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa," tambah pria yang akrab disapa Kang Joker ini.
Kendati demikian, Rohimat juga mengingatkan agar pemerintah meningkatkan pengawasan penyaluran dana desa maupun penyaluran KUR. Karena kedua program tersebut sangat rentan dengan penyelewengan.
Ketika disinggung banyaknya pelaku usaha yang mengaku cemas terhadap situasi politik jelang pemilu serentak, dengan tegas Rohimat mengatakan pihaknya mendukung upaya TNI-Polri dalam menciptakan pemilu damaidan kondushif. Karena memanasnya dinamika politik nasional dapat berdampak pada perekonomian nasional.
“Karena Jawa Barat merupakan barometer nasional. Dan merupakan wilayah yang jumlah yang jumlah penduduknya paling banyak. Saya memang mengimbau kepada temen-temen PMPRI agar bersinergi dengan TNI dan Polri dalam keikutsertanya mengawal pemilu damai dan kondusif,” ujarnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
