nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ciamis dan Majalengka Dapat Predikat Zona Hijau

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 21 Februari 2019 11:49 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 21 470 2020934 ciamis-dan-majalengka-dapat-predikat-zona-hijau-XGoQDhB0SB.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

BANDUNG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ciamis dan Majalengka, Jawa Barat, meraih predikat zona hijau berdasarkan hasil survei kualitas pelayanan yang dilakukan Ombudsman terhadap 10 pemda di Provinsi Jawa Barat pada 2018 lalu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto mengatakan, dari 10 pemda yang disurvei, hanya Pemda Ciamis dan Majalengka yang masuk kategori hijau, sementara delapan pemda lainnya masih berpredikat zona kuning dan merah. “Jadi, kita melakukan survei di sepuluh pemda pada 2018 kemarin, dua di antaranya mendapatkan zona hijau, yakni Pemda Ciamis dan Majalengka,” kata Haneda di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin. Haneda mengatakan, tahun 2019 ini pihaknya akan kembali menyurvei kualitas pelayanan untuk delapan pemda yang belum meraih predikat zona hijau tersebut. Survei juga dilakukan terhadap empat pemda lainnya yang dijadikan sampel sehingga total ada12 pemda akan disurvei Ombudsman tahun ini.

Baca Juga: Pembangunan dan Kota Hijau

“Survei untuk memastikan apakah di 12 pemda ini juga memenuhi standar kompeten di Undang-Undang Nomor 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik atau tidak,” katanya. Haneda mengakui, karena keterbatasan, pihaknya melakukan survei bertahap terhadap seluruh pemda di Jabar yang jumlahnya mencapai 27 pemda. Pada 2018, pihaknya hanya melakukan survei terhadap 10 pemda, sedangkan pada 2019 ini jumlah pemda yang disurvei 12 pemda. “Sebelumnya hanya lima pemda. Jadi, memang ada keterbatasan di Ombudsman,” ujarnya. Haneda mengatakan, Pemprov Jabar telah meraih predikat zona hijau sejak 2017 lalu. Dijelaskannya, survei kualitas pelayanan dilakukan untuk memastikan apakah pemda telah memenuhi standar pelayanan publik atau tidak dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

hutan

“Nah, harapannya kan sebenarnya di kementerian melakukan hal sama. Walaupun desain dan surveinya berbeda, tapi kalau diperhatikan komponennya hampir sama, di 14 standar pelayanan,” katanya. Selain itu, survei dilakukan sebagai upaya pencegahan praktik-praktik yang bisa merugikan masyarakat. “Orang ketika mengurus perizinan, kalau di dasar hukumnya tidak ada biaya, maka jadikan itu sebagai standar. Yang paling sering itu kan pemohon mengeluarkan banyak biaya,” ujarnya.

Disinggung soal keluhan pelayanan publik yang kerap di laporkan masyarakat, Haneda menyebutkan beragam. Meski begitu, pelaporan didominasi penundaan pelayanan publik yang berlarut-larut. “Macam-macam sih, hampir semua aspek pelayanan publik. Nah, paling tinggi, yaitu di penundaan berlarut-larut,” ujarnya.

(Agung Bakti Sarasa)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini