nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aturan Baru Taksi Online Berlaku Juni, Kemenhub: Masih Ada Penolakan

Selasa 26 Februari 2019 14:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 26 320 2023001 aturan-baru-taksi-online-berlaku-juni-kemenhub-masih-ada-penolakan-lBTM34cUYc.jpg Taksi Online Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau taksi online.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sejak proses pengaturan hingga beleid ini rampung, masih ada beberapa pihak yang menilai PM 118 ini kurang sempurna. Namun, dia memaklumi karena ranah yang diatur industri transportasi online yang masih terus berkembang ke depannya.

Oleh karenanya, pihaknya melakukan sosialisasi PM 118 dengan para stakeholder dan para pelaku industri. Hal ini agar terjadi sinkronisasi antara seluruh pihak dalam memahami beleid yang baru dikeluarkan pada 18 Desember lalu ini.

"Kami harapkan silakan dalami dan maknai apa maksudnya, apa maknanya (PM 118). Kalau regulasi ini ada yang kurang saya kira wajar saja yang namanya regulasi memang belum sempurna," ujarnya saat membuka kegiatan sosialisasi di Marlynn Park Hotel, Jakarta, Selasa (26/2/2018).

Baca Juga: 4 Kali Rombak Aturan Taksi Online, Kemenhub Jamin Tak Ada Lagi Gesekan

Dia melanjutkan, sosialisasi dilakukan karena aturan ini disusun secara bergotong royong oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian, ke depannya masih dibutuhkan pemikiran dan masukan yang baik untuk kelengkapan aturan ini.

"Kita sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0 yang banyak hal harus kita akomodir dari perkembangan teknologi dan ekspetasi masyarakat," kata dia.

Baca  Juga: Penggunaan Stiker dan Uji KIR Taksi Online Ditiadakan

Pihaknya memang tengah mensosialisasikan aturan taksi online ini di berbagai daerah. Pasalnya, pada Juni 2019 aturan ini akan mulai berlaku penuh.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan PM Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Sewa Khusus ini untuk menggantikan PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk melindungi, melayani, dan mengayomi kepentingan aplikator, pengemudi, dan pengguna jasa taksi online.

“Dengan begitu kejahatan, pelecehan seksual, ketidakseimbangan kemitraan antara aplikator dan pengemudi sudah diminimalisir atau dihilangkan," ucapnya.

(Isna Rifka Sri Rahayu-Inews)

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini