nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sederet PR dalam Pembangunan Satu Juta Rumah

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2019 13:59 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 05 470 2026032 sederet-pr-dalam-pembangunan-satu-juta-rumah-weBnvgqGcT.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyambut positif pencapaian program satu juta rumah. Pemerintah sendiri melalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun 1,07 juta rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurut Junaidi, meskipun capaian tersebut dinilai sudah cukup berhasil namun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu yang masih menjadi perhatian adalah terkait izin.

Menurut Junaidi, perlu ada harmonisasi perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena selama ini, meskipun sudah Online Single Submission (OSS), belum berjalan maksimal khususnya di daerah.

 Baca Juga: Pentingkah Kementerian PUPR Dilebur?

Bahkan menurutnya, di beberapa daerah izin untuk membangun rumah membutuhkan waktu berhari hari. Selain itu biaya yang dikeluarkan sendiri masih mahal.

"Ada beberapa hal yang positif. Tapi itu tidak semuanya merata. Contoh izin murah cepat. Tapi faktanya enggak," ujarnya dalam sebuah diskusi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Selain itu lanjut Junaidi, hal lain yang perlu diperbaiki adalah masalah pertanahan. Diperlukan sebuah land bank agar pengembang tidak kesulitan mencari lahan yang juga harganya semakin tinggi.

 Baca Juga: Program Satu Juta Rumah, Sudah 1,13 Juta Unit yang Dibangun

Masalah lainnya adalah terkait sertifikasi pengembang. Menurutnya, sertifikasi pengembang sendiri agak sedikit rancu dan masih abu-abu.

"Kemarin ada sertifikasi para pengembang. Yang sertifikasi siapa, yang disertifikasi siapa," ucapnya

Di sisi lain Junaidi meminta agar pemerintah tidak membuat kebijakan-kebijakan yang aneh lagi. Sebagai salah satu contohnya rencana ingin di stopnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) saat adanya bencana.

"Ada bencana sedikit KPR dihentikan ini menurut saya sudah menganggu ekonomi dalam hal perumahan. Banyak kolaps karena realisasi dihentikan," ucapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini