Sederet PR dalam Pembangunan Satu Juta Rumah
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyambut positif pencapaian program satu juta rumah. Pemerintah sendiri melalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun 1,07 juta rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurut Junaidi, meskipun capaian tersebut dinilai sudah cukup berhasil namun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu yang masih menjadi perhatian adalah terkait izin.
Menurut Junaidi, perlu ada harmonisasi perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena selama ini, meskipun sudah Online Single Submission (OSS), belum berjalan maksimal khususnya di daerah.
Baca Juga: Pentingkah Kementerian PUPR Dilebur?
Bahkan menurutnya, di beberapa daerah izin untuk membangun rumah membutuhkan waktu berhari hari. Selain itu biaya yang dikeluarkan sendiri masih mahal.
"Ada beberapa hal yang positif. Tapi itu tidak semuanya merata. Contoh izin murah cepat. Tapi faktanya enggak," ujarnya dalam sebuah diskusi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Selain itu lanjut Junaidi, hal lain yang perlu diperbaiki adalah masalah pertanahan. Diperlukan sebuah land bank agar pengembang tidak kesulitan mencari lahan yang juga harganya semakin tinggi.
