RI Akan Gugat Uni Eropa ke WTO soal Kampanye Hitam Sawit
JAKARTA - Parlemen Uni Eropa akan segera melakukan pembahasan terkait Delegated Act yang menyebutkan bahwa produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) tidak layak digunakan karena dianggap beresiko tinggi terhadap perusakan lingkungan. Pembicaraan ini akan dilakukan usai Komisi Uni Eropa telah menyetujui rancangan kebijakan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan mengambil langkah tegas untuk merespons proses yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, apabila proses pembahasan telah disetujui Parlemen Uni Eropa akan memberikan dampak negatif, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga negara penghasil kelapa sawit lainnya.
"Kalau Parlemen Uni Eropa sudah menyetujui maka satu Uni Eropa akan mempunyai landasan hukum untuk menjalankan langkah-langkah yang akan merugikan kelapa sawit. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara lain," tutur Darmin, di Jakarta, Senin (18/3/2019).
Baca Juga: Melihat Nasib Minyak Sawit, Ditolak Pasar Eropa hingga Meningkatnya Produksi
Menurut dia, proses pembahasan delegated act di Uni Eropa sangat diskriminatif terhadap komoditas CPO. Hal ini dibuktikan dengan dikategorikannya minyak kacang kedelai ke dalam komoditas berisiko rendah terhadap kerusakan hutan meski belum dilakukan penelitian yang komprehensif selanjutnya.
