Skema KPBU Jadi Prioritas Biayai Infrastruktur
JAKARTA – Pemerintah terus mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui program Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan infrastruktur di dalam APBN.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, KPBU merupakan langkah untuk menutupi kesenjangan pendanaan non-APBN sebesar 70% atau Rp1.435 triliun. “Kemampuan APBN periode 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun,” terang Eko di Jakarta kemarin.
Baca Juga: APBN Terbatas, Pembiayaan Infrastruktur Digeber Pakai KPBU
Kebutuhan anggaran itu mencakup sektor sumber daya air sebesar Rp577 triliun, sektor jalan dan jembatan Rp573 triliun, sektor permukiman Rp128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun. Melalui skema KPBU, lanjutnya, badan usaha terikat hubungan kerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang mengacu spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “KPBU dilakukan mulai dari merencanakan, merancang, mendesain, membangun, membiayai, memelihara, dan mengoperasikan. Selama ini kita telah mengenal KPBU dalam pembangunan jalan.
Diharapkan, tahun ini KPBU bisa dalam bidang perumahan,” kata Eko. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai peran serta pihak swasta sangat krusial dalam partisipasi penyediaan program air bersih. Nilai proyek pembangunan program air bersih yang sangat tinggi menjadi alasan utama pemerintah memilih menjalin kerja sama dengan swasta. Salah satu proyek KPBU yang terakhir ditandatangani adalah SPAM Semarang Barat. Penandatanganan kerja sama dilakukan bersamaan dengan kegiatan Annual Meeting IMFIWB tahun lalu.
Dalam proyek itu, PT Medco Infrastruktur Indonesia yang di dalamnya terdapat Moya Group yang menaungi PT Aetra Air Jakarta memenangkan tender SPAM Semarang Barat. Nilai investasi Rp458 miliar dengan jangka waktu kerja sama dua tahun untuk konstruksi dan 25 tahun untuk operasional.
(Sindonews)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
