Soal Tarif Ojek Online, Menhub Tak Ingin Masyarakat Dirugikan

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2019 17:37 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 19 320 2032224 soal-tarif-ojek-online-menhub-tak-ingin-masyarakat-dirugikan-bEwBQDrvJY.jpg Foto: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Okezone)

Berikut beberapa bab dan pasal yang dikutip Okezone, dari PM No.12 2019:

Jenis dan Kriteria

Pasal 3

(1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat meliputi:

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;

b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; atau - 4-

c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumahrumah.

(2) Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek:

a. keselamatan;

b. keamanan;

c. kenyamanan;

d. keterjangkauan;

e. keteraturan.

Pasal 4 Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pengemudi dalam keadaan sehat;

b. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;

c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;

d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas;

e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas dijalan;

f. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang;

g. pengemudi menguasai wilayah operasi;

h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;

j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek;

k. Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi;

Formula perhitungan biaya jasa

Pasal 11

(1) Perhitungan biaya jasa diperuntukkan bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

(2) Formula perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. biaya langsung; dan b. biaya tidak langsung.

(3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas biaya:

a. penyusutan kendaraan;

b. bunga modal;

c. pengemudi;

d. asuransi;

e. pajak kendaraan bermotor;

f. bahan bakar minyak;

g. ban;

h. pemeliharaan dan perbaikan;

i. penyusutan telpon seluler;

j. pulsa atau kuota internet; dan

k. profit mitra.

(4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jasa penyewaan aplikasi.

(5) Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri.

(6) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini