nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Beberkan Alasan Tunda Kenaikan Cukai Rokok

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2019 17:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 21 20 2033172 sri-mulyani-beberkan-alasan-tunda-kenaikan-cukai-rokok-0V2ujZjDn6.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait kendala menaikkan cukai rokok. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut belum direalisasikan.

"Faktor yang selama ini kita gunakan di dalam menetapkan adalah aspek kesehatan sebagai salah satu isu yang penting. Di dalam menetapkan cukai rokok juga ada faktor tenaga kerja dari industri rokok," ujarnya di Balai Sarbini Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Pabrikan Rokok Asing Bakal Diuntungkan

Kemudian, lanjut dia, dari aspek petani tembakau bahkan cengkeh dan juga melihat sisi enforcement compliance. Di mana bagaimana Kemenkeu menetapkan cukai rokok yang di satu sisi mempertimbangkan aspek kesehatan yang makin penting bagi semuanya.

"Tapi di sisi lain bagaimana mendesain policy yang juga bisa dipaksa untuk makin mengurangi munculnya ilegal rokok yang sekarang sudah bisa kita tekan pada level 7%. kita inginnya makin rendah ke 3%," ungkapnya.

Dia menjelaskan, koordinasi Kemenkeu dengan aparat penegak hukum. "Maupun bagaimana kita nanti berkoordinasi dengan Pemda menjadi sangat penting," kata dia.

Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Harga Cukai Rokok kepada Milenial

Sebelumnya, Kebijakan terkait cukai rokok diterangkan masih tetap ditunda implementasinya, setidaknya sampai tahun politik berakhir.

Selain membatalkan kenaikan cukai rokok pada 2019, pemerintah juga telah menunda penerapan kebijakan terkait penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok, juga rencana menggabungkan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan Sigaret Putih Mesin (SPM)

"Tidak ada unsur politis di balik penundaan itu. Yang pasti, kita semua sedang sibuk dengan pemilu. Lagi pula, soal itu (penetapan tarif cukai rokok) merupakan domain pemerintah, bukan domain DPR. DPR hanya melakukan kajian saja,” ujar Ketua pansus RUU Pertembakauan DPR RI, Firman Soebagyo dalam keterangannya di Jakarta.

(fbn)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini