Badan Integrasi Transportasi DKI Segera Dibentuk
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta segera membentuk satu badan atau entitas untuk mengintegrasikan moda transportasi massal.
Melalui entitas tersebut tidak ada lagi pembahasan subsidi masing-masing moda seperti yang terjadi saat ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kunci utama mengatasi masalah transportasi di Jakarta adalah integrasi.
Hal itu juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa hari lalu. Presiden pun sepakat dan memerintahkan Pemprov DKI untuk menjalankan integrasi tersebut. Menurut dia, pengguna angkutan umum bisa melanjutkan perjalanan ke mana saja jika semuanya tersambung baik rute, tiket, maupun manajemennya.
Baca Juga: Depok Punya Terminal Modern Tahun Depan
“Di sisi kami ini kan bicara subsidi. Subsidi itu diberikan bukan untuk tiap-tiap moda, tapi untuk keseluruhan sistem,” ucap Anies di Jakarta Selatan kemarin. Dia mengungkapkan, pengelolaan transportasi di Jakarta dan Bodetabek itu harus dalam sebuah badan yang terintegrasi.
Badan itu bukan berarti membuat lembaga baru, yang ada di integrasikan. Mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), bus rapid transit (BRT), KRL Commuter Line, dan kereta bandara saat ini badannya sendiri-sendiri.
Keberadaan entitas baru ini dapat mengintegrasikan yang sudah ada kemudian entitas baru ini akan melaksanakan pengelolaan transportasi di Jakarta. Menurut Anies, badan yang mengintegrasikan seluruh moda transportasi publik diharapkan memudahkan tata kelola sistem transportasi karena berada dalam kesatuan organisasi.
Selain itu, subsidi yang diberikan Pemprov DKI juga akan melalui satu pintu sehingga tidak perlu dipisahkan antar moda transportasi. Entitas baru yang direncanakan hadir sebelum Juli 2019 berada di bawah pengawasan Pemprov DKI.
“Ada studi yang menyebutkan Rp60 triliun, ada juga yang menyebutkan Rp100 triliun per tahun ongkos kemacetan. Jadi, subsidi yang kita berikan bisa mengurangi kemacetan. Dengan begitu, kita menghemat perekonomian yang sangat besar,” kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.
Saat ini pembahasan tarif MRT dan LRT yang direncanakan beroperasi akhir Maret ini belum juga diputuskan. Komisi C dan B DPRD DKI Jakarta masih meminta PT MRT dan PT LRT bersama Dinas Perhubungan menghitung detail besaran subsidi yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam menggunakan angkutan umum sehingga subsidi bisa tepat sasaran.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang Perkeretaapian DKI Jakarta Aditya Dwilaksana mengatakan, lembaga untuk mengintegrasikan tarif antar moda sangat diperlukan. Untuk menyatukan tarif antar moda yang operatornya berbeda itu sangat sulit tanpa ada lembaga atau badan tersendiri.
Nanti lembaga tersebut bertugas mengoordinasikan BUMD-BUMD transportasi sekaligus mengintegrasikan fisik, tarif, dan jadwal pemberangkatan. “Jadi koordinasi menjadi lebih mudah. Operatornya tetap para BUMD. Holding itu cuma bertugas mengintegrasikan satu pintu,” ucapnya.
(Bima Setiyadi)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
