Evaluasi Anggaran 2019, Komisi V Panggil Menteri PUPR dan Mendes
JAKARTA - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat kerja (Raker) dengan pihak pemerintah. Kali ini, Komisi V DPR-RI mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Pimpinan rapat kerja Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, rapat kerja kali ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran di 2018. Tak hanya itu, evaluasi juga dilakukan dari Januari hingga Maret 2019 ini.
"Agenda raker hari ini adalah untuk evaluasi pelaksanaan APBN 2018 PUPR dan Desa sampai akhir Maret 2019," ujarnya membuka rapat koordinasi di Ruang Rapat Komisi V DPR-RI, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Baca Juga: PUPR Diusulkan Ganti Nama Jadi Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan
Menurut Fary, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan hingga Maret 2019 ini. Khusus Kementerian PUPR pihaknya ingin mengetahui bagiamana pembangunan infrastruktur, hingga bantuan rumah yang memang masuk dalam APBN 2019.
"Kami ingin tahu sejauh mana program di Kementerian PUPR dan Kementerian Desa pada tahun anggaran 2018 dan program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran ada bantuan perumahan yang udah kita bahas saat pembahasan APBN tahun anggaran 2019," katanya.
Sementara itu menurut Fary, ada beberapa pembangunan yang ingin didengar progresnya. Seperti pembangunan embung desa, jalan desa di program Kementerian Desa.
"Kemendes antara lain beberapa program pembangunan baik embung desa, jalan desa, Bumdes sehingga saat kita turun ke daerah bisa disampaikan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah," ucapnya.
Baca Juga: Hari Air Sedunia, Menteri PUPR Kirim Doa untuk Korban Banjir di Sentani
Menurut Fary, dirinya menerima beberapa laporan jika banyak program yang belum berjalan. Padahal seharusnya pada Februari hingga Maret 2018 ini seharusnya program tersebut sudah berjalan.
"Program berbasis masyarakat kita harap sudah dilaksanakan Februari atau Maret ini. Kita dapat info di lapangan hour seluruh laporan anggotanya komisi V beberapa program masih belum nampak, belum jalan sehingga hari ini kita lebih fokus untuk membahas persoalan kendala. Khususnya berkaitan dengan program 2019 berbasis masyarakat," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
